NUKILAN.ID | SINGKIL – Isu perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali mencuat. Suara dari wilayah perbatasan pun mulai terdengar, mengusung harapan terhadap pemerataan anggaran dan pembangunan.
Salah satu yang menyuarakan hal tersebut adalah akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf (STAISAR) Aceh Singkil, Andika Novriadi Cibro. Ia menilai, selama ini distribusi Dana Otsus masih timpang dan belum menyentuh daerah-daerah di kawasan pinggiran.
“Penguatan Dana Otsus semestinya memperhatikan ketimpangan distribusi yang selama ini terjadi, khususnya terhadap wilayah kabupaten yang berada di kawasan pinggiran,” kata Andika kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).
Menurut kandidat doktor dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) itu, mayoritas Dana Otsus terserap di wilayah tengah dan utara Aceh. Sementara daerah perbatasan seperti Aceh Singkil, justru masih minim perhatian dalam pembangunan strategis.
Ia menegaskan, wilayah seperti Aceh Singkil membutuhkan pendekatan afirmatif dalam kebijakan fiskal, terutama untuk penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat pesisir serta kepulauan.
Andika mencontohkan, masih banyak sekolah di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil di Aceh Singkil yang mengalami keterbatasan guru, fasilitas belajar, hingga akses internet. Kondisi ini dinilai memperparah kesenjangan pembangunan.
“Pembangunan tidak akan pernah merata jika daerah seperti Singkil terus diposisikan sebagai halaman belakang,” ujarnya.
Padahal, kata Andika, Aceh Singkil merupakan kawasan wajah Aceh yang berada langsung di garis perbatasan. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap potensi ekonomi daerah ini, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan perkebunan.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam skema Dana Otsus agar lebih berpihak pada kebutuhan wilayah, bukan sekadar pemerataan nominal.
“Keadilan anggaran bukan berarti setiap daerah mendapat jumlah yang sama, melainkan daerah yang lebih membutuhkan harus mendapat porsi lebih, termasuk untuk Aceh Singkil,” pintanya.
Lebih lanjut, Andika mendorong Pemerintah Aceh untuk menyusun peta jalan pembangunan berbasis kawasan. Ia menilai penguatan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas utama karena peran strategisnya secara geografis maupun geopolitik.
“Wilayah Kabupaten Aceh Singkil tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah administratif, namun karena peran Aceh Singkil yang strategis secara geografis dan geopolitik, seharusnya menjadikannya sebagai prioritas dalam agenda pembangunan Aceh ke depan,” tandasnya.
Editor: Akil
