NUKILAN.id | Jakarta – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke sidang paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
“Ibu Bapak, semua juru bicara fraksi telah menyampaikan pandangan dan menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan. Selanjutnya, saya mohon persetujuan apakah RUU TNI dibawa ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang?” ujar Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto.
Serempak, peserta rapat menyatakan, “Setuju.”
Seluruh Fraksi Setuju, Ada Catatan dari PDIP
Rapat diawali dengan pandangan mini dari delapan fraksi di Panja RUU TNI, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan PPP. Tidak ada fraksi yang menyatakan penolakan terhadap revisi undang-undang ini, meski beberapa menyampaikan catatan khusus.
Fraksi PDIP, misalnya, meminta agar RUU TNI memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain itu, PDIP juga menyoroti kepastian hukum bagi prajurit yang ditugaskan di ranah sipil.
“RUU ini harus memberikan landasan hukum yang jelas bagi prajurit yang bertugas di luar bidang pertahanan,” kata TB Hasanuddin, anggota Panja dari PDIP.
DPR Dapat Protes dari Mahasiswa
Di luar kompleks parlemen, aksi unjuk rasa mahasiswa mewarnai proses pembahasan RUU TNI. Massa menyuarakan kritik terhadap beberapa pasal dalam revisi undang-undang tersebut.
Salah satu spanduk dalam aksi mahasiswa bertuliskan:
“Buru-buru banget revisi UU TNI, lagi perang sama siapa selain ngelawan rakyat?”
Tak hanya itu, sebelum rapat pengambilan keputusan, DPR juga sempat menggelar audiensi dengan kelompok masyarakat sipil yang memiliki keberatan terhadap revisi UU TNI.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan DPR akan terus mendengar berbagai masukan sebelum revisi disahkan.
“Insya Allah, ada titik temu. Dan pembahasan ini tidak akan berhenti di sini, kita akan terus membuka ruang diskusi,” ujar Dasco.
Dibahas di Paripurna Menjelang Idulfitri
Setelah disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat satu, RUU TNI akan dibawa ke sidang paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Sidang paripurna ini dijadwalkan Kamis (20/3/2025), bersamaan dengan penutupan masa reses menjelang Idulfitri.
Apakah RUU TNI akan disahkan sebelum libur Lebaran? Semua mata kini tertuju pada sidang paripurna mendatang.
Editor: Akil
