NUKILAN.id | Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyoroti rendahnya kepatuhan perusahaan kelapa sawit terhadap prinsip keadilan lingkungan. Dari 22 perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh, sebanyak 16 di antaranya mendapat peringkat merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).
“Kita berikan proper merah kepada 16 dari total 22 perusahaan kelapa sawit di Aceh belum mencerminkan prinsip keadilan,” ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal, di Banda Aceh, Kamis.
Afifuddin mengungkapkan, selain rendahnya standar kepatuhan terhadap aturan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara komprehensif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh masih menyisakan banyak masalah lingkungan dan sosial.
“Kendati itu, kita juga tidak menafikan bahwa ada sebagian kecil perusahaan kelapa sawit yang mulai mematuhi dalam tata kelola sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Evaluasi Ketat dan Langkah Perbaikan Konkret
WALHI Aceh mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi ketat serta mengambil langkah konkret agar perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Hal ini termasuk dalam pemberian peringkat Proper agar lebih transparan dan akuntabel.
“Termasuk, dalam pemberian predikat Proper dari pemerintah kepada setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di perkebunan kelapa sawit,” kata Afifuddin.
Ia menegaskan bahwa banyak perusahaan sawit di Aceh masih abai dalam pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air, serta perizinan berbasis lingkungan. Bahkan, dugaan keterlibatan perusahaan dalam perusakan hutan dan alih fungsi kawasan lindung semakin mengkhawatirkan.
Dampak Buruk terhadap Lingkungan dan Satwa Liar
Operasional perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Mulai dari pencemaran sungai, pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai, hingga perambahan kawasan hutan yang semakin meluas.
Selain merusak ekosistem, ekspansi perkebunan sawit juga memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Habitat gajah Sumatera yang semakin terganggu menyebabkan satwa ini kerap masuk ke permukiman dan perkebunan warga. Jalur migrasi gajah pun terputus akibat konversi hutan menjadi lahan sawit.
“Bukan hanya gajah, tetapi juga satwa lain seperti harimau dan orangutan turut terancam akibat perusakan habitat mereka,” ungkap Afifuddin.
Dorongan Transparansi dalam Pengawasan Lingkungan
Menurut WALHI Aceh, pemberian Proper selama ini masih dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan organisasi sipil. Oleh karena itu, WALHI menilai sistem pengawasan terhadap perusahaan perlu lebih transparan dan partisipatif.
“Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, kita bisa memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan,” pungkasnya.
Editor: Akil
