NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai usulan perguruan tinggi atau universitas untuk mengelola tambang dalam revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai langkah positif. Ia menyebut kebijakan ini dapat mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya pikir sebuah niat yang baik kok. Nah ini kan bagian daripada distribusi. Bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha. Kan begitu,” kata Bahlil kepada media di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Namun, hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dan DPR dalam mengelola sumber daya alam bagi kepentingan rakyat, mengingat kasus-kasus korupsi di sektor tambang yang belum terselesaikan.
“Jika memang serius untuk rakyat, mengapa tidak melihat persoalan yang terjadi kemarin, seperti kasus korupsi tambang timah di PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 senilai 271 triliun, dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup,” katanya kepada Nukilan.id, Kamis (6/2/2025).
Tak hanya itu, Nicholas juga menyoroti skandal lain di sektor pertambangan, seperti kasus korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Ia mengingatkan agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Tidakkah itu cukup untuk membuat semakin hati-hati mengelola Sumber Daya Alam (SDA) ini? Tentu ini sudah menyayat hati rakyat, bahwa negara ini terus merugi karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Lebih lanjut, Nicholas berharap agar pemerintah dan parlemen tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi.
“‘Mohon jangan berbisnis dengan rakyat pak. Mohon jangan jadikan rakyat sebagai alasan untuk mencari keuntungan pribadi,’” ujarnya dengan nada kritis.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi jalan keluar bagi rakyat dari kemiskinan, bukan justru menjadi bagian dari eksploitasi sumber daya yang sarat akan kepentingan bisnis.
“‘Biarkan rakyat bisa merasakan bahwa pendidikan menjadi senjata untuk keluar dari kemiskinan dan penderitaan,’” pungkasnya. (XRQ)
Reporter: Akil
