NUKILAN.id | Jakarta – Partai Gerindra berhasil mencuri perhatian di dunia maya lewat eksistensi akun media sosial mereka yang dikenal dengan julukan Admin Gerindra atau “Mindra” oleh para netizen. Respons cepat dan pendekatan interaktif yang ditawarkan akun ini menjadikannya sorotan di berbagai platform, khususnya TikTok, hingga muncul slogan unik di kalangan warganet: “Lebih baik lapor Admin Gerindra!”.
Unggahan Admin Gerindra tak hanya serius, tetapi juga memikat dengan konten lucu dan ringan, seperti momen keseharian Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara, ikut menjadi bagian dari narasi digital yang mendekatkan Gerindra kepada publik.
Tidak heran, Admin Gerindra menjadi fenomena tersendiri. Warganet ramai mengapresiasi kiprah mereka dengan komentar seperti, “Menyala Mindra, Menyala Pak Prabowo”, namun tak jarang muncul kekecewaan dari mereka yang merasa laporan pribadi tak direspons.
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian, menyatakan bahwa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik belum sepenuhnya diimbangi oleh performa institusi negara.
“Padahal, kalau mengacu pada Undang-Undang Pelayanan Publik, pengaduan layanan publik adalah bagian wajib yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik,” ujar Nicholas kepada Nukilan.id, Selasa (10/12/2024).
Nicholas menilai, fasilitas pengaduan layanan publik yang dikelola oleh berbagai institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum optimal. Selain itu, keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga dinilai kurang dikenal oleh masyarakat digital.
“Khususnya bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, mereka lebih akrab dengan admin media sosial seperti yang dikelola Gerindra daripada dengan lembaga resmi negara seperti Ombudsman,” tambahnya.
Fenomena ini, menurut Nicholas, menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pos pengaduan publik. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran Ombudsman dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik.
Dengan era digital yang kian maju, masyarakat memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap kecepatan dan transparansi dalam menangani keluhan. Untuk itu, Nicholas menyarankan agar institusi negara mulai beradaptasi dengan pendekatan yang lebih ramah teknologi dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
Nicholas menegaskan, pemerintah perlu melakukan terobosan agar peran Ombudsman lebih dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau pemerintah mau memperkuat kepercayaan publik, ini saatnya untuk menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat ditangani secara serius dan responsif,” katanya.
Ke depan, menurut Nicholas, integrasi teknologi dalam pengelolaan pengaduan layanan publik dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara institusi negara dan generasi digital. Dengan demikian, pos pengaduan publik bukan hanya menjadi simbol formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat pemecahan masalah yang efektif. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah
