NUKILAN.id | Takengon – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah memulai pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025. Rapat penting ini digelar di Ruang Sidang DPRK Aceh Tengah, Senin (25/11/2024), dan menjadi langkah awal dalam proses legislasi anggaran daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, didampingi Wakil Ketua I Hamdan, dan Wakil Ketua II Susilawati. Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, juga hadir dan menyampaikan pandangan awal terhadap rancangan qanun tersebut.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRK Fitriana Mugie menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Kami mengharapkan pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh Tengah,” kata Fitriana, Senin (25/11/2024).
Ia menjelaskan, rancangan qanun APBK 2025 dirancang untuk mendukung visi pembangunan daerah dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan APBK ini benar-benar pro-rakyat,” tambahnya.
Penjabat Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, dalam sambutannya, menyoroti sejumlah program prioritas yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Ia berharap, pembahasan ini menghasilkan keputusan yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Aceh Tengah.
Rancangan qanun ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh komisi-komisi DPRK sebelum disahkan menjadi qanun yang mengikat. Proses ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami optimistis, pembahasan ini akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Subhandhy.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam menyusun kebijakan anggaran untuk tahun depan. Dalam prosesnya, DPRK dan Pemkab Aceh Tengah dituntut memastikan alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan layanan publik.
“Dukungan semua pihak sangat kami butuhkan agar hasil dari pembahasan ini benar-benar membawa manfaat besar bagi Aceh Tengah,” tutup Fitriana.
Dengan pembahasan yang berjalan intensif, DPRK Aceh Tengah optimistis dapat merumuskan APBK 2025 yang progresif dan responsif terhadap tantangan pembangunan.
Editor: Akil
