NUKILAN.id | Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan siang gratis tidak hanya digunakan untuk pengadaan paket makanan. Menurutnya, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendanai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai.
“Anggaran ini mencakup semuanya, termasuk gaji pegawai,” ujar Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran tersebut secara mandiri tanpa pembagian ke kementerian atau lembaga lain. Ia menambahkan, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) akan diterima pada pekan pertama Desember 2024, sehingga program ini dapat dimulai pada pekan pertama Januari 2025.
“Insyaallah, mulai 2 Januari 2025, program makan bergizi gratis ini bisa langsung berjalan,” tuturnya optimistis.
Program makan bergizi gratis ini, menurut Dadan, akan dilaksanakan serentak di semua daerah. Ia yakin program ini akan berjalan lancar karena telah diujicobakan oleh tim Prabowo-Gibran selama delapan bulan sebelumnya.
Dadan, yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menjelaskan bahwa lembaga ini dibentuk untuk mendukung program prioritas presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meski begitu, pembentukan Badan Gizi Nasional dilakukan di era Jokowi agar anggaran dapat dimasukkan ke dalam nota keuangan 2025 dan program bisa berjalan tepat waktu.
“Badan Gizi Nasional ini harus dibentuk sekarang agar bisa langsung bekerja mulai Januari 2025,” jelas Dadan.
Pembentukan Badan Gizi Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang berlaku sejak 15 Agustus 2024. Badan ini bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, dengan prioritas pada empat kelompok masyarakat, yakni peserta didik, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dadan mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, namun ia berkomitmen untuk menyiapkan segala sesuatunya agar program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai rencana.
“Saya akan bekerja keras untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan mulai Januari 2025,” tegasnya.
Editor: Akil
