NUKILAN.id | Banda Aceh – Problematika yang dihadapi pemuda Aceh kian hari kian kompleks, dengan salah satu isu utama adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Menjelang Pilkada Aceh yang tinggal menghitung bulan, harapan terhadap sosok gubernur baru untuk menyelesaikan permasalahan ini semakin besar.
Salah satu organisasi yang mewakili suara kaum muda, Muda Seudang Aceh, menekankan perlunya kepemimpinan yang mampu memahami konteks permasalahan Aceh dan berpikir secara komprehensif untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
Dalam wawancara dengan Nukilan.id, Ketua Umum DPP Muda Seudang Aceh, Agam Nur Muhajir, menyatakan bahwa Aceh membutuhkan sosok pemimpin yang mampu berpikir tentang kesejahteraan dan keamanan masyarakat, serta memiliki kemampuan melobi pemerintah pusat.
“Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu memahami permasalahan secara menyeluruh dan memiliki kekuatan dalam melobi pemerintahan pusat, sehingga kekhususan dan keistimewaan Aceh dapat terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Agam saat diwawancarai Nukilan.id, Minggu (26/5/2024).
Bonus demografi yang tengah dihadapi, tidak hanya di Aceh tetapi juga secara nasional, berpotensi menjadi bencana jika tidak ditangani dengan baik. Tingginya angka pengangguran di kalangan generasi milenial dan gen Z membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Agam menekankan perlunya pemimpin dengan gagasan yang kuat dalam membangun dan menerapkan aturan yang efektif selama masa jabatannya.
“Kita menginginkan pemerintahan yang mampu berkomunikasi dengan investor untuk membangun industri di Aceh. Besarnya sumber daya alam di Aceh seharusnya bisa membuat rakyat sejahtera,” tambahnya.
Menurut Agam, pemerintah harus mampu membuat Aceh menjadi wilayah produktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan memiliki daya saing tinggi dalam kualitas sumber daya manusia. Masuknya investor ke Aceh dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Selain itu, Agam juga menekankan bahwa pemimpin Aceh ke depan harus memahami persoalan secara holistik. Membangun Aceh, katanya, memerlukan kebersamaan dan gagasan yang sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA, yang kemudian harus diaktualisasikan dalam kebijakan pemerintah Aceh nantinya.
“Pemimpin Aceh harus mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang kepemimpinan yang kuat, tetapi juga tentang visi yang jelas dan strategi yang efektif,” tutup Agam.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, harapan besar tertuju pada Pilkada Aceh mendatang untuk menghasilkan pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Aceh. Para pemuda, khususnya yang tergabung dalam Muda Seudang Aceh, siap mendukung kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Reporter: Akil Rahmatillah
