Nukilan.id – Praktisi hukum dan Advokad senior Mukhlis Mukhtar menilai, Pemerintah Aceh tidak konsisten dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan Aceh, bahkan harapan untuk itu semakin hari semakin jauh.
“Cara-cara pengalokasian anggarannya pun masih dilakukan secara gelondongan, dan itu sudah bisa di hentikan,” kata Muckhlis Mucktar kepada Nukilan.id, Sabtu (3/4/2021) lalu.
Mukhlis menyampaikan itu terkait “Program handuk” di lembaga kekhususan Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang beberapa waktu lalu mencuat lantaran program anggaran untuk eks kombatan dan korban konflik, tertera pengadaan “handuk”.
“Seharusnya, pengalokasian anggaran itu teratur dan ada tahapan-tahapannya seperti yang di maksut dalam UUPA, sehingga pembangunan yang berkesinambungan dapat terlaksana. Dengan anggaran Rp 1,2 milyar, seharusnya pogram yang di buat lebih pro masyarakat dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Katanya lagi Pogram Handuk BRA itu membuat orang lain tertawa, pogram yang di ajukan asal-asalan dan lucu.
“Kembali lagi ke tujuan bernegara, untuk kejahteraan rakyat. Kesan program handuk BRA ingin mensejahterakan pejabat yang lagi menjabat,” ucap Mukhlis.
Untuk itu–mukhlis berharap kepada pemerintah dan pejabat agar meinggalkan kepentingan pribadi dengan mengkedepankan kepentingan masyarakat, sebab, kondisi saat ini masyarakat sangat krusial dan sangat butuh perhatian dari pemerintah.[]
Reporter: Irfan
