Nukilan.id – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (Himapas) mengatakan, tidak tersedia alokasi anggaran Pilkada Aceh pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah secara terang benderang telah mengkhianati Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Surat nomor 270/6849 tanggal 31 Maret 2021 perihal pembahasan anggaran untuk Pilkada Aceh tahun 2022, taqwallah selaku Sekda Aceh, meminta KIP tidak menjalankan tahapan apapun, terkait pemilihan sampai ada putusan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ini bukti bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Aceh yang semestinya berpedoman pada UUPA sebagai kekhususan Aceh telah dikangkangi dan dikhianati oleh Pemerintah Aceh sendiri,” kata Sekretaris Himapas Hendri kepada Nukilan.id, Sabtu (3/4/2021).
Menurut Hendri, Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda Aceh seakan-akan sengaja mengkambing hitamkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk tidak mengalokasi anggaran dalam tahun 2021, untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2022.
“Sejak awal memang terlihat tidak ada i’tiqad baik Gubernur Aceh untuk melaksanakan Pilkada 2022 sesuai UUPA. Meskipun DPRA telah konsultasi berkali-kali ke Pusat termasuk telah mengantongi dukungan dari Komisi II DPR RI, namun semua juga dikhianati dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 tersebut,” ujarnya.
Hendri menegaskan, masyarakat Aceh berjuang untuk merawat perdamaian dan menjadikan MoU Helsinki dan UUPA sebagai buah manis perdamaian dan harapan untuk Bangsa Aceh.
“Pemerintah Aceh sendiri telah menunjukkan pengkhianatan terhadap butir-butir UUPA,” sebutnya.
“Ini menunjukkan bahwa yang menghancurkan cita-cita perjuangan bangsa Aceh adalah Pemerintah Aceh, karena dia adalah bawahan dari Pemerintah pusat, takut kena karma, Gubernur Aceh diam diam saja,” lanjutnya.
Hendri menyebutkan, jika sikap Gubernur Aceh hanya menjadi duri dalam daging dalam memperjuangkan kekhususan Aceh, maka kami minta Gubernur Aceh untuk mundur saja daripada menjadi catatan sejarah suram kepemimpinan Aceh yang akan menjadi catatan hitam bagi generasi berikutnya.
“Apapun skenario yang kini tengah dimainkan oleh Nova Iriansyah, guna melumpuhkan kekhususan Aceh. perlu dicatat, bahwa rakyat mengawasi dan akan mencatat setiap pengkhianatan pemerintah Aceh terhadap kekhususan Aceh. Konflik yang berkepanjangan menimpa Aceh, dengan darah oleh para pejuang dan syuhada Aceh,” pungkasnya.[]
