Nukilan.id – Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) melaksanakan peringatan Hari Damai Aceh (MoU Helsinki) ke-17 tahun yang bertema “Optimalisasi Butir-Butir MoU Helsinki Demi Percepatan Pembangunan Aceh” di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).
Untuk diketahui, Hari Damai Aceh merupakan perwujudan dari pertanda tanganan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia yang dituang dalam kesepakatan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia.
Ketua BRA menyampaikan, peringatan Hari Damai Aceh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh nomor 21 tahun 2014 yang berisi penetapan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh setiap tahunnya.
“Hari Damai Aceh ini bertujuan untuk penguatan perdamaian MoU Helsinki terhadap proses retrograsi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) dan korban konflik,”
Dalam Peringatan Hari Damai itu, Badan Reintegrasi Aceh menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi yaitu, 961 ekor lembu, 107 ekor kambing, 233 unit becak, budidaya bibit udang 29 kelompok, budidaya bibit ikan 56 kelompok, bibit ikan kerapu 14 kelompok, 76 set alat bengkel, 1 unit pembangunan udang pupuk dan 1 unit pembangunan udang marmer beserta perlatannya.
Azhari menyampaikan, BRA bekerjasama dengan Menteri ATR/BPN menyalurkan 22.819 hektar sertifikat tanah untul mantan kombatan GAM, Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) dan korban konflik di Aceh.
“Kita bekerjasama dengan ATR/BPN, pada hari yang berbahagia ini akan kita serahkan sertifikat tanah sebesar 22.819 yang akan dikasih secara simbolis kepada 6 kelompok penerima,” ujar Ketua BRA.
Selain itu, acara peringati Hari Damai Aceh tahun 2022 BRA juga menyalurkan uang santunan kepada 200 anak yatim/piatu di Aceh.
“Sebelum acara ini, kita sudah transfer ke rekening penerima anak yatim/piatu di Aceh, hari ini kita cuma serahkan secara simbolis kepada 17 orang penerima,” pungkasnya.
Peringatan Hari Damai Aceh itu dihadiri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri alias Pon Yahya.
Serta, Pangdam IM Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar, Kajati Aceh diwakili Asintel Mohamad Rohmadi, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakir Manaf alias Mualem, Ketua BRA Azhari Cage, para Akademisi, Politisi dan Forkopimda lainnya.
Reporter: Reji
