Nukilan.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Drs Mahdi Efendi melalui Kapala Bidang Politik Dalam Negeri Arsy M Yusuf meminta dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kota untuk partai politik yang memperoleh kursi DPRK harus diprioritaskan untuk pendidikan kader partai.
“Kami titip pesan kepada kesbangpol kabupaten/kota agar bantuan keuangan kepada partai politik bisa disalurkan pada triwulan kedua setelah diterima laporan hasil pemeriksaan (LHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal,” kata Arsy M Yusuf pada kegiatan pendidikan Politik untuk masyarakat, pemilih pemula, dan partai politik yang digelar di Aula Setdakab Pidie Jaya, Selasa (17/5/2022).
Kata Arsy, pendidikan politik adalah cara yang sistematis untuk mengubah sesuatu, dimana cara tersebut ditujukan untuk masyarakat agar paham peran, fungsi, hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan, bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Arsy M Yusuf.
Dijelaskan juga, pendidikan politik untuk masyarakat bukanlah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab partai politik.
“Dana bantuan keuangan pemerintah Pidie Jaya untuk partai politik yang memperoleh kursi DPRK harus diprioritaskan untuk pendidikan kader partai. Kami titip pesan kepada kesbangpol kabupaten/kota agar bantuan keuangan kepada partai politik bisa di salurkan pada triwulan ke dua setelah diterima laporan hasil pemeriksaan (LHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal,” pinta Arsy.
Kesbangpol Aceh sendiri berada di Kabupaten Pidie Jaya Mulai Selasa 17 Mei 2022 sampai Jum’at 20 Mei 2022, yang melakukan tahapan diskusi terkait 1. Pendidikan politik bagi pengurus parpol, 2. Pendidikan politik bagi kandidat caleg perempuan, 3. Sosialisasi penyelenggara pemilu bagi pemilih pemula, 4. Pendidikan dan peningkatan pemahaman etika dan budaya dalam berpolitik dan 5. Forum dialog penguatan indek demokrasi Indonesia di daerah.
Sementara dalam laporan ketua penyelenggara Kabid Poldagri Kesbangpol Pidie Jaya Moh. Iqbal, SKM, M.Kes menyampaikan keguatan tersebut menampilkan narasumber Dr. Ria fitri,SH., M.Hum (dosen fakultas hukum USK), Dr. Ernita Dewi. S.Ag., M.Hum (dekan fisip uin. Ar-raniry), Saifuddin Bantasyam, SH., MA (dosen fakultas hukum USK), Dr. Yusran, M.Pd (dosen fakultas tarbiah dan keguruan UIN. Ar-raniry), Drs. Arsyi, M.Si (kabid politik dalam negeri Kesbangpol Aceh), dan Kepala Bapeda Pidie Jaya. []
