Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) drh Nurdiansyah Alasta, M.Kes menyampaikan, siapapun yang menjadi penjabat (Pj) Gubernur Aceh haruslah membuka diri untuk melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak, jangan sampai seperti sekarang yang komunikasinya sumbat, sehingga dapat menghambat pembangunan Aceh.
“Seharusnya komunikasi yang baik untuk setiap persoalan akan mempengaruhi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan. Komunikasi dan musyawarah dengan semua pihak, terutama Ulama dan DPRA ataupun Pihak-pihak lainnya, jangan seperti Gubernur sekarang, komunikasinya kurang baik sehingga stabilitas politik selalu terganggu dan tentu mempengaruhi pembangunan Aceh,” kata Nurdiansyah Alasta kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis (12/5/2022) kemarin.
Hal itu disampaikan setelah DPRA melakukan jumpa pers terkait Kriteria Pj Gubernur Aceh yang melahirkan 8 poin usulan pimpinan DPRA dan Fraksi-Fraksi di DPRA.
“Penekanan Fraksi Demokrat kita harapkan Presiden Joko Widodo dan Mendagri keputusan memilih Pj nantinya betul-betul yang bisa memperhatikan kekhususan dan sejarah Aceh, sehingga bisa bersinergi dalam membangun Aceh kedepan,” ujar Nurdiansyah Alasta.
“Kita yakin Presiden Jokowi akan mengambil keputusan sesuai regulasi yaitu undang-undang no 10 tahun 2016 tengang pilkada, dimana penujukan kepala daerah ada ketentuannya sesuai perundang-undaganya sehingga sosok Pj itu betul-betul bisa diterima oleh semua pihak,” katanya
Selain itu, Nurdiansyah juga mengingatkan agneda kedepan yaitu pemilu, sehingga sosok pj harus netral dan bisa menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik.[]
Reporter: Hadiansyah
