Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Raja Keumangan (TRK) menilai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Aceh pasca damai terlihat sangat amburadul. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPRA, Teuku Raja Keumangan (TRK) dalm diskusi haba keude kupi di Universitas Coffee, Jum’at (7/1/2022).
“Padahal, anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat begitu besar, namun belum juga bisa mengangkat Aceh dari daerah termiskin di Sumatera,” ungkpnya.
TRK menjelaskan, bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan anugerah bagi rakyat Aceh pasca damai tahun 2005 silam. Dan dana Otsus tersebut juga akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
“Ini menjadi warning bagi kita semua, harus ada skema pembangunan yang jelas pasca dana Otsus berakhir di Aceh nanti, karena sampai detik ini belum ada skema pembangunan yang jelas di Aceh,” terang TRK.
Selain itu juga, kata dia, pembahasan anggaran di DPRA selalu dilaksanakan dalam waktu yang sangat terbatas. Sehingga sangat sulit bagi kita untuk menelusuri satu per satu dokumen Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh (RAPBA).
“Kondisi inilah yang membuat hambatan bagi kita, sehingga pembahasan ABPA kurang efektif dan tepat guna,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.
Oleh arena itu, TRK meminta kepada masyarakat dan mahasiswa Aceh untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Aceh.
“Fungsi pengawasan itu disamping dilakukan Legeslatif dan juga harus dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Karena semua ini yang kita harapkan agar laju arah pembangunan Aceh dapat terkontrol dengan baik,” ujar Mantan Bupati Nagan Raya itu.
“Kontrol publik ini juga harus dibarengin dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dan Pemerintah Aceh juga harus membuka segala dokumen publik kepada masyarakat. Hal ini berguna agar masyarakat paham arah pembangunan Aceh serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengotrol laju pembangunan Aceh,” pungkas TRK.
Reporter: Hadiansyah
