Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan 3 hal dalam sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ((KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022.
Diantaranya, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sehingga membuat antrian panjang di sejumlah SPBU. Kemudian soal nasib segmen 1 jalan paket kegiatan Tahun Jamak (MYC) Peureulak-Lokop, dan mekanisme pembahasan KUA-PPAS. Kata Iskandar Usman Al-Farlaky di ruang Serbaguna lantai II DPR Aceh, Jumat (22/10/2021).
Politisi Partai Aceh ini menyampaikan, disaat pembahasan KUA-PPAS nantinya jangan kaku, sebab DPR Aceh bukan tukang Stempel Eksekutif. Namun akan ada pembahasan dan memungkinkan adanya perubahan sesuai aturan, bahkan bisa dilakukan meski diluar RKPD, dengan catatan ada berita acara antara Gubernur dan ketua DPRA. “Ini sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada pasal 343 ayat 2,” Ungkapnya
Dan Terkait soal kelangkaan minyak solar di sejumlah SPBU yang mengakibatkan antrian panjang sehingga berujung kemacetan, ini disebablkan Pertamina tidak becus dan Pemerintah Aceh lalai melakukan pengawasan. Sebut Iskandar
“Kita minta ini diawasi oleh dinas terkait. Selain itu, nelayan juga sangat sulit mendapatkan BBM jenis solar ini,” apa sebenarnya yang terjadi. Tanya dia
Al-Farlaky juga mempertanyakan nasib kelanjutan segmen 1 proyek jalan MYC Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues, yang sampai kini belum ada tanda-tanda dikerjakan.
“Jangan tidak kesampaian kepetingan penguasa sehingga rakyat dikorbankan, rakyat menjerit di sana,”Ucap nya
“Gajah yang berkelahi, rakyat dikorbankan”.
“Dengan belum bagusnya jalur Transfortasi, mobil pengangkut sawit terbalik dan harga barang jadi mahal di sana,” Ungkap Iskandar
Dia juga mengultimatum Pemerintah Aceh jika tidak segera merespon, pihaknya akan bergerak bersama Geuchik dan rakyat mendemo kantor gubernur. “Ini akan menjadi perhatian kami yang di dapil Aceh Timur.
Saya tegaskan, jangan hanya janji. Mana komitmennya Pemerintah Aceh,” Pungkasnya dalam sidang Paripurna.
