Nukilan.id – Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk “Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini”. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021.
Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.
“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Jumat (3/9/2021).
Dijelaskan, terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang Cukup Puas, 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas sedangkan hanya 3,91 persen yang Sangat Puas serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab.
“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.
Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa Menteri/Pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.
“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.
Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri/Pejabat Negara yang belum bekerja optimal.
“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemeritah disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.
Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Disamping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.
“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.
Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.
“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,33 persen,” jelas Herry. []
