NUKILAN.ID | NAGAN RAYA – Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dikhawatirkan mengancam keberadaan kompleks pemakaman Tgk Bantaqiah dan sejumlah situs sejarah di kawasan tersebut.
Anggota Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), Rusliadi, mengatakan wilayah perizinan dua perusahaan tambang, PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW), berada tidak jauh dari sejumlah lokasi bersejarah yang selama ini dijaga masyarakat.
Ia menyebutkan, kompleks makam Tgk Bantaqiah berada di Desa Blang Meurandeh. Sementara makam sejumlah murid Tgk Bantaqiah yang menjadi korban pembantaian militer pada 1999 berada di Desa Blang Puuk.
“Termasuk kompleks pemakaman mendiang Tgk Bantaqiah dan keluarga beliau berada tidak jauh dengan lokasi dikeluarkan IUP tambang tersebut,” kata Rusliadi kepada Nukilan, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, selain makam Tgk Bantaqiah dan para muridnya, kawasan Beutong Ateuh Banggalang juga menyimpan sejumlah situs sejarah lain yang perlu dilindungi.
Di antaranya makam para syuhada, makam yang disebut masyarakat sebagai makam tentara syuhada Cut Nyak Dhien, serta makam para aulia. Rusliadi menilai keberadaan izin pertambangan di sekitar kawasan tersebut berpotensi mengancam kelestarian situs sejarah sekaligus mengganggu nilai historis yang melekat pada wilayah Beutong Ateuh Banggalang.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan tersebut memiliki hubungan erat dengan sejarah kelam pembantaian Tgk Bantaqiah dan para muridnya pada 23 Juli 1999.
Dalam peristiwa itu, sebanyak 57 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Sebagian korban ditemukan di kawasan jurang lintasan Beutong Ateuh menuju Aceh Tengah. Rusliadi mengatakan, masyarakat tidak ingin kawasan yang menyimpan sejarah dan makam para korban tersebut justru terancam oleh aktivitas pertambangan.
“Di lokasi itu banyak situs-situs sejarah yang harus dilindungi. Di antaranya ada makam-makam syuhada, termasuk murid-murid Abu Bantaqiah, makam tentara syuhada Cut Nyak Dhien dulu, dan ada juga makam aulia,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat tiga kampung yang terdampak wilayah perizinan pertambangan, yakni Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh.
Masyarakat, kata dia, meminta pemerintah mencabut izin kedua perusahaan tersebut serta memastikan perlindungan terhadap situs sejarah dan kompleks pemakaman yang berada di kawasan itu.
“Jadi kami masyarakat Beutong sekarang menuntut, pertama tuntaskan kasus pelanggaran HAM terhadap mendiang Tgk Bantaqiah dan hukum pelakunya. Yang kedua, kami meminta pemerintah agar mencabut izin tambang yang sudah dikeluarkan tanpa sepengetahuan kami,” katanya.
Rusliadi menegaskan, masyarakat akan terus menolak rencana pertambangan selama pemerintah belum mengambil langkah yang menjamin keselamatan lingkungan dan perlindungan warisan sejarah di Beutong Ateuh Banggalang. []
Reporter: Sammy
