NUKILAN.ID | JAKARTA — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik kebijakan anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin menyebut alokasi anggaran kedua program tersebut berdampak terhadap pembiayaan sektor lain, termasuk pendidikan dan pembangunan desa.
Ia menyebut anggaran MBG mencapai sekitar Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi lebih dari Rp200 triliun pada 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dikritisi karena anggaran untuk program MBG turut menggunakan dana pendidikan.
“Yang artinya mengurangi dana pendidikan,” ujar Zainal dalam konferensi pers bertajuk “Rakyat Semakin Menderita, Oligarki dan Militer Semakin Berkuasa”, dikutip Nukilan, Senin (19/10/2026).
Selain MBG, YLBHI menyoroti pembiayaan KDMP yang disebut menyerap sekitar 58 persen dana desa. Pengalihan anggaran tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pembiayaan program pembangunan yang selama ini menjadi kewenangan desa.
YLBHI juga mengkritik penggunaan peraturan presiden dan instruksi presiden dalam pembentukan kebijakan. Menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI, praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan presiden dalam membuat aturan.
Di luar persoalan anggaran, YLBHI menyoroti penanganan bencana yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah. Organisasi bantuan hukum itu menilai pemerintah enggan menetapkan sejumlah bencana berdampak luas sebagai bencana nasional.
YLBHI juga menyebut anggaran kebencanaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut, menurut mereka, memperlihatkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap penanganan bencana.
Persoalan itu dinilai berkaitan dengan buruknya tata kelola lingkungan. Sejumlah masalah yang disoroti meliputi pembukaan lahan ilegal, pembakaran hutan dan lahan, pelanggaran izin lingkungan, perusakan kawasan lindung, serta pengabaian kewajiban pengelolaan lingkungan.
Kritik tersebut menjadi bagian dari evaluasi YLBHI terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam pengelolaan anggaran, penanganan bencana, dan perlindungan lingkungan. []
Reporter: Sammy
