NUKILAN.ID | LANGSA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong pemulihan aktivitas ekonomi pelaku usaha yang terdampak bencana di Aceh.
Upaya tersebut dilakukan melalui workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang digelar melalui Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM itu diikuti ratusan pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Para peserta memperoleh pendampingan terkait sejumlah aspek usaha, mulai dari akses pembiayaan, strategi memperluas pasar, hingga peningkatan kapasitas produksi. Pembekalan tersebut ditujukan agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan bisnisnya secara mandiri dan berkelanjutan setelah terdampak bencana.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza Damanik, mengutip keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).
Program pemulihan tersebut secara bertahap ditargetkan menjangkau 5.250 wirausaha yang berada di 50 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut.
Bagi pelaku usaha, pendampingan yang diberikan dinilai membantu mereka memperbaiki berbagai aspek bisnis. Siti Rahmah, pelaku usaha kuliner asal Kota Langsa, mengaku memperoleh pengetahuan yang dapat langsung diterapkan untuk mengembangkan usahanya.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Siti Rahmah
Pelaku usaha mikro lainnya, Pocut Mayasari dari Aceh Timur, menilai materi mengenai legalitas usaha menjadi salah satu hal penting yang diperolehnya dalam kegiatan tersebut.
“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” ungkap Pocut.
Selain pelatihan, Kementerian UMKM juga mendorong para peserta menggunakan aplikasi SAPA UMKM. Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha penerima manfaat secara berkala.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan tambahan berupa stimulus permodalan melalui Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro. Bantuan tersebut berupa hibah senilai Rp3 juta untuk setiap penerima.
Program itu ditujukan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak bencana dan tidak sedang memperoleh pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun fasilitas pembiayaan perbankan lainnya.
Untuk keseluruhan program pemulihan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk pelaksanaan pada 2026 dan 2027. Dana tersebut ditargetkan membantu penguatan modal sekitar 400 ribu pelaku usaha mikro di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Aceh, proses pendataan calon penerima bantuan masih dilakukan pemerintah daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang tengah memproses pendataan berdasarkan usulan dari masing-masing pemerintah daerah.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
