NUKILAN.ID | INDEPTH – Memasuki 81 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai capaian pembangunan memang telah berhasil ditorehkan. Namun, di balik kemeriahan peringatan hari kemerdekaan, masih terdapat pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan yang terus membutuhkan perhatian.
Saat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 1961, Presiden Soekarno pernah menyampaikan: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Pesan tersebut terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang masih relevan hingga hari ini. Bung Karno seperti mengingatkan bahwa setelah bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan, perjuangan tidak lantas berakhir. Justru muncul tantangan baru yang bentuknya berbeda dan bisa jauh lebih kompleks.
Jika pada masa kolonialisme bangsa Indonesia menghadapi penjajah sebagai musuh utama, setelah kemerdekaan tantangan bergeser menjadi persoalan yang berasal dari dalam negeri sendiri.
Masalah ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, keadilan serta berbagai persoalan di sektor publik terus bermunculan. Persoalan lama dari pemerintahan sebelumnya juga menjadi bagian dari beban yang harus diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya.
Berbagai persoalan tersebut sebenarnya dapat lebih mudah diatasi apabila seluruh elemen bangsa bergerak secara bersama. Semangat gotong royong yang belakangan terasa semakin menipis perlu kembali diperkuat.
Dengan demikian, cita-cita membangun Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur bukan sekadar slogan. Kesejahteraan yang dirasakan secara merata membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Di sisi lain, penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Kepastian hukum dapat menciptakan iklim yang membuat para pemilik modal tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kekuatan bangsa, bukan justru mempertajam perbedaan.
Pendidikan Masih Menyimpan Pekerjaan Rumah
Dalam bidang pendidikan, Indonesia memang telah membuat kemajuan besar jika dibandingkan dengan kondisi pada awal kemerdekaan. Persoalan buta huruf yang dahulu sangat tinggi kini telah jauh berkurang.
Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sekitar 90 persen penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi buta huruf ketika Indonesia baru merdeka.
Tiga tahun kemudian, Presiden Soekarno meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf. Program tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Upaya itu kemudian menunjukkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat melek huruf masyarakat Indonesia telah mencapai 97 persen pada 2018. Untuk penduduk usia 15–24 tahun, tingkat melek huruf bahkan mencapai 99,78 persen pada 2020. Lima tahun setelahnya, tingkat melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas berada sekitar 97,10 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan waktu sekitar delapan dekade untuk mengubah kondisi dari masyarakat yang sebagian besar tidak mampu membaca menjadi mayoritas penduduk yang telah melek huruf.
Namun, persoalan pendidikan tidak berhenti pada kemampuan membaca dan menulis. Salah satu indikator yang masih menjadi perhatian adalah rata-rata lama sekolah (RLS), yang turut menggambarkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pada awal dekade 1990-an, rata-rata lama pendidikan yang ditempuh masyarakat Indonesia hanya sekitar enam tahun. Angka tersebut kurang lebih setara dengan jenjang sekolah dasar.
Pemerintah kemudian menjalankan program wajib belajar enam tahun yang pada masa Presiden Soeharto selanjutnya berkembang menjadi wajib belajar sembilan tahun.
Meski demikian, perkembangan RLS hingga 2025 masih belum terlalu tinggi. Angkanya berada pada kisaran 8,85 hingga 9,22 tahun, atau masih mendekati tingkat pendidikan sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA.
Persoalan pendidikan juga tidak hanya mengenai lama seseorang bersekolah. Kualitas pendidikan masih belum sepenuhnya merata di berbagai wilayah.
Perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta wilayah terpencil masih terlihat. Pemerataan guru berkualitas, ketersediaan teknologi pembelajaran dan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri menjadi bagian dari tantangan tersebut.
Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia masih berada di bawah 35 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Karena itu, pembangunan sektor pendidikan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada memperluas akses. Pemerintah juga perlu memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang tempat tinggalnya, memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam mengejar visi Indonesia Emas 2045.
Ketika Rakyat Masih Khawatir Sakit
Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya berusaha menjawab persoalan klasik yang selama bertahun-tahun melekat pada akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Ungkapan ‘orang miskin dilarang sakit’ selama ini menjadi sindiran terhadap mahalnya biaya kesehatan dan sulitnya kelompok berpenghasilan rendah mendapatkan pengobatan yang layak.
Pemerintah Prabowo memberikan perhatian cukup besar terhadap pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan. Tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian, memperbaiki kualitas hidup serta mendorong masyarakat lebih aktif melakukan pencegahan penyakit.
Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 73 warga telah memanfaatkan program tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian pada 2025 yang tercatat sebanyak 70 orang.
Program tersebut mencakup masyarakat dari berbagai kelompok umur. Mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
Pada periode yang sama, sekitar 4,5 juta bayi baru lahir tercatat mengikuti CKG. Jumlah itu meningkat cukup signifikan dibandingkan 2025 yang hanya menjangkau sekitar 1,5 juta bayi baru lahir.
Sementara untuk kelompok usia sekolah, sebanyak 14,6 juta orang telah mengikuti CKG. Pelaksanaan program melalui sekolah menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan sejak usia dini.
Pemerintah juga mempercepat pemerataan alat diagnostik sebagai bagian dari upaya mencapai target skrining terhadap 136 juta orang. Langkah tersebut terintegrasi dengan Rencana Pengendalian Kanker Nasional dan program CKG.
Sejumlah peralatan diagnostik mulai didistribusikan. Di antaranya USG yang ditujukan ke lebih dari 10.000 Puskesmas untuk membantu mendeteksi kanker payudara, 361 unit mamografi, serta tambahan CT scan untuk memperkuat layanan kesehatan di 514 kabupaten/kota.
Pemerintah juga merencanakan pengembangan unit pencitraan PET scan dari dua unit menjadi 16 unit yang tersebar di 16 provinsi pada 2027. Selain itu, pembangunan rumah sakit dengan layanan lengkap dan berkualitas akan dilakukan di 66 kabupaten/kota.
Pembangunan tersebut terutama diarahkan ke wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Program ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win Presiden Prabowo.
Program Kesehatan Dinilai Positif, Tetapi Tindak Lanjut Jadi Masalah
Pakar Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai sejumlah kebijakan kesehatan yang dijalankan pemerintahan Prabowo sudah berada di arah yang cukup baik.
Program CKG, pemerataan USG di Puskesmas, penguatan layanan primer hingga peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan dinilai dapat mendukung pembangunan kesehatan nasional.
Meski begitu, menurutnya masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Salah satunya menyangkut keberlanjutan program CKG setelah masyarakat mendapatkan hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan kesehatan tidak cukup hanya sampai pada ditemukannya penyakit. Masyarakat yang diketahui memiliki penyakit berat perlu memperoleh akses lanjutan, termasuk pemeriksaan lebih mendalam dan pengobatan.
Deteksi dini tanpa dukungan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan justru tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Jika tidak ditangani, masalah kesehatan hanya berpindah dari tahap awal ke tahap berikutnya.
Pelaksanaan CKG juga memperlihatkan kondisi yang disebut sebagai triple burden. Fenomena tersebut merupakan gambaran persoalan kesehatan yang lazim terjadi di negara berpenghasilan menengah.
Dari hasil pemeriksaan, terdapat empat penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni masalah gigi, hipertensi, diabetes dan obesitas.
Pada kelompok anak sekolah, CKG menemukan sebanyak 60,69 persen peserta memiliki kebugaran fisik yang kurang. Sebanyak 47 persen mengalami karies gigi, sementara 27 persen lainnya mengalami anemia.
Data lainnya menunjukkan bahwa dari 16,8 juta peserta CKG yang membutuhkan penanganan medis lanjutan, baru sekitar 10,1 juta orang yang mendapatkan tindak lanjut secara sistematis.
Dengan demikian, sekitar 40 persen temuan klinis dari pemeriksaan tersebut belum memperoleh penanganan lanjutan.
Kemiskinan Belum Selesai di Desa
Persoalan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang Indonesia setelah merdeka.
Pada 1976, sekitar 40,1 persen penduduk Indonesia berada dalam kelompok miskin. Kemudian pada September 2025, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional telah turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa.
Penurunan tersebut tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, angka 23 juta orang bukanlah jumlah yang kecil. Di balik angka statistik tersebut terdapat jutaan masyarakat yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Kemiskinan merupakan kondisi yang sebisa mungkin ingin dihindari oleh setiap keluarga. Persoalan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, bahkan dalam percakapan sehari-hari antara suami dan istri.
Bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk esok hari, membayar biaya pendidikan anak, membayar listrik dan internet, hingga menyediakan biaya ketika anggota keluarga jatuh sakit.
Keinginan untuk berlibur atau menikmati waktu bersama keluarga pun sering kali harus dikesampingkan karena kebutuhan dasar lebih mendesak.
Situasi tersebut semakin berat ketika pekerjaan tidak memberikan kepastian dan pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak adanya kelebihan penghasilan membuat masyarakat sulit menabung untuk menghadapi kebutuhan mendadak maupun mempersiapkan masa depan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa turunnya angka kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa persoalan kemiskinan telah selesai.
“Faktanya, tingkat kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen. Jauh di atas kemiskinan di perkotaan sebesar 6,60 persen. Menunjukkan ketimpangan pembangunan masih nyata,” kata Rizal.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan secara statistik belum otomatis menghilangkan kemiskinan struktural. Rendahnya produktivitas, terbatasnya akses terhadap pekerjaan berkualitas dan ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar.
Kondisi di desa menjadi salah satu gambaran paling nyata. Beban kemiskinan masyarakat perdesaan masih lebih berat, meskipun sebagian besar kekayaan sumber daya alam Indonesia berada di wilayah tersebut.
Masyarakat desa selama ini menggantungkan kehidupan pada tanah, hutan, laut serta sumber daya alam lainnya. Namun, kesempatan mereka memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan produktif, infrastruktur memadai hingga akses pasar belum selalu sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya.
Pada paruh pertama tahun ini, belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,42 persen dan disebut sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat perdesaan. Bagi sebagian ‘wong ndeso’, pertumbuhan ekonomi masih terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Kondisi petani juga menggambarkan persoalan tersebut. Petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare, masih mendominasi struktur rumah tangga petani. Jumlahnya mencapai hampir 60 persen dari keseluruhan rumah tangga petani.
Lahan pertanian yang sempit dan terfragmentasi membuat kelompok petani tersebut rentan terhadap tekanan ekonomi. Dalam banyak kasus, hasil pertanian hanya mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menghasilkan surplus yang cukup untuk dipasarkan.
Kelas Menengah yang Terus Menyusut
Selain kemiskinan, pemerintahan Prabowo juga menghadapi persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah.
Ekonom senior sekaligus pendiri INDEF, Prof Didik J Rachbini, menyebut pemerintahan Prabowo Subianto menerima warisan berbagai persoalan dari periode sebelumnya.
Salah satu yang paling krusial adalah menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah secara signifikan dalam lima tahun terakhir.
“Padahal, kelas menengah Indonesia adalah tulang punggung ekonomi nasional,” papar Didik.
Data LPEM FEB UI menunjukkan sekitar 8,5 juta orang telah keluar dari kelompok kelas menengah. Mereka mengalami penurunan kelas ekonomi sehingga berada dalam kondisi yang lebih rentan terhadap kemiskinan.
Pada 2018, kelompok kelas menengah Indonesia berjumlah sekitar 60 juta orang atau 23 persen dari keseluruhan populasi.
Lima tahun kemudian, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen dari populasi Indonesia.
“Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” ungkapnya.
Pemerintahan Prabowo menghadapi situasi tersebut ketika kelompok yang selama ini menjadi salah satu penyangga perekonomian justru mengalami penyusutan.
Kondisi itu turut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung bertahan di sekitar lima persen. Pertumbuhan tersebut dinilai lebih banyak ditopang kelompok masyarakat atas yang semakin kaya.
Gambaran ketimpangan juga dapat dilihat dari perkembangan tabungan masyarakat.
Jumlah rekening atau tabungan dengan nilai di bawah Rp100 juta meningkat dari sekitar 292 juta pada 2019 menjadi 666 juta. Namun, rata-rata nilai tabungannya justru turun, dari Rp2,9 juta menjadi sekitar Rp2,7 juta.
Pada kelompok masyarakat dengan kekayaan jauh lebih besar, situasinya berbeda.
Pemilik rekening dengan nilai tabungan lebih dari Rp5 miliar meningkat dari sekitar 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata nilai tabungan kelompok tersebut juga naik dari Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar per rekening.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan selama 81 tahun kemerdekaan, kondisi ekonomi masyarakat masih menghadirkan tantangan besar bagi pemerintahan saat ini.
Menyusutnya kelas menengah dan menurunnya daya tabung masyarakat membuat ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi menjadi lebih lemah.
Ketika daya tahan ekonomi melemah, masyarakat cenderung menunda pembelian barang tahan lama. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan keluarga juga berpotensi dikurangi demi memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.
Ketidakpastian mengenai pekerjaan dan pendapatan kemudian melahirkan kekhawatiran terhadap masa depan.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman secara ekonomi dapat memengaruhi cara masyarakat memandang pemerintah dan kebijakan yang dibuat.
“Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena dapat menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik,” pungkasnya.
Ekonomi Daerah Harus Dipercepat
Mengatasi kemiskinan, terutama di perdesaan dan wilayah terpencil, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial. Perekonomian lokal perlu digerakkan agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.
Karena itu, roda ekonomi daerah harus mampu bergerak lebih cepat dengan melibatkan potensi masyarakat setempat.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bentuk investasi pemerintah pusat terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal.
Pada tahun ini, anggaran MBG ditetapkan mencapai Rp268 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima. Program tersebut diharapkan turut menjawab persoalan gizi dan stunting yang prevalensinya masih mencapai 19,8 persen.
MBG pada dasarnya tidak berhenti pada makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Program berskala besar tersebut menciptakan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak.
Jika bahan pangan yang dibutuhkan berasal dari petani, nelayan dan UMKM di daerah, maka perputaran ekonomi dapat terjadi mulai dari sektor produksi hingga distribusi dan konsumsi.
“Satu porsi MBG menggerakkan banyak sektor sekaligus. Mulai dari produksi pangan, koperasi, distribusi hingga konsumsi. Hanya saja harus dipastikan, tata kelola program berskala besar ini berjalan efektif,” imbuhnya.
Karena itu, kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki program. Kritik tidak semestinya dianggap sebagai upaya menghambat tujuan pembangunan manusia.
Program lain yang juga dianggap penting adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemerintah menargetkan 30.000 KDMP telah beroperasi pada tahun ini.
Misbakhun menilai keberadaan koperasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan hanya berdiri secara administratif.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi pembeli siaga hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, sekaligus lembaga keuangan mikro desa,” tegasnya.
Apabila KDMP dapat berjalan sehat dan dikelola dengan baik, keberadaannya diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuka kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah.
Koperasi juga dapat membantu mengurangi konsentrasi aktivitas ekonomi yang selama ini lebih banyak berada di kawasan perkotaan.
Selain itu, koperasi desa berpotensi berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperpendek mata rantai distribusi.
Kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, produk UMKM hingga hasil pertanian dapat dikembangkan dalam satu ekosistem ekonomi berbasis desa.
Pada akhirnya, perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia memperlihatkan dua sisi. Di satu sisi, bangsa ini telah mencatat kemajuan besar dalam pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Namun di sisi lain, masih terdapat jutaan masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga semestinya berarti setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, setiap warga dapat memperoleh layanan kesehatan ketika sakit, dan setiap keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk menjalani kehidupan secara layak.
Karena itu, memasuki usia 81 tahun, pekerjaan besar Indonesia bukan lagi sekadar mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal. Tantangannya adalah memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan rakyat melalui kehidupan yang lebih sehat, pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
