NUKILAN.id | Banda Aceh – Puluhan warga Aceh mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada Senin (30/12/2024) pagi untuk mengajukan proposal bantuan modal usaha. Sayangnya, informasi terkait program bantuan tersebut ternyata hoaks.
Maulidar, salah seorang warga Aceh Besar, mengaku mendapat kabar itu dari tetangganya. Tanpa berpikir panjang, ia mengurus proposal dan datang langsung ke kantor gubernur. Namun, ia terkejut melihat antrean warga yang membludak di ruang pelayanan administrasi persuratan Biro Umum Setda Aceh.
“Ramai sekali antreannya. Saya juga ikut antre untuk menyerahkan proposal bantuan ini meski berdesak-desakan,” kata Maulidar dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/12/2024).
Meski ikut mengajukan proposal, Maulidar mengaku tidak mengetahui pasti kebenaran informasi tersebut.
“Soal betul enggaknya saya tidak tahu juga, karena orang sudah ramai-ramai buat, jadinya saya juga ikut. Mana tahu kadang memang benar,” ungkapnya.
Klarifikasi Pemerintah
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan modal usaha itu tidak benar.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” ujar Akkar.
Ia menjelaskan bahwa semua program bantuan dari Pemerintah Aceh harus melalui proses penganggaran yang telah disetujui DPR Aceh jauh sebelumnya. Selain itu, setiap bantuan resmi diumumkan melalui saluran komunikasi yang transparan, seperti media massa.
“Jika pun ada bantuan, itu dilakukan melalui pengumuman terbuka atau pemberitahuan resmi, seperti program rumah layak huni yang diumumkan beberapa waktu lalu,” tambah Akkar.
Proposal yang baru masuk pada akhir tahun ini, kata Akkar, hanya akan diverifikasi untuk rencana anggaran tahun 2026. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan masyarakat dan menghindarkan mereka dari informasi yang tidak benar. Ke depan, Pemerintah Aceh akan terus berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan transparan melalui saluran resmi,” tutupnya.
Editor: Akil