NUKILAN.ID | REDELONG – Semangat gotong royong masyarakat Aceh kembali menjadi sorotan. Setelah hampir satu tahun terputus akibat longsor yang dipicu bencana hidrometeorologi pada November 2025, Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, akhirnya kembali dapat dilalui.
Menariknya, pemulihan jalur nasional yang menjadi penghubung utama menuju Dataran Tinggi Gayo tersebut dilakukan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat tanpa menggunakan dana pemerintah.
Jalan tersebut resmi dibuka kembali pada Kamis (2/7/2026). Pembukaan itu disambut antusias warga karena akses vital yang selama berbulan-bulan tidak kunjung diperbaiki kini kembali menghubungkan kawasan tengah Aceh dengan wilayah pesisir.
Inisiator gerakan perbaikan, Sahrial Abadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan para donatur yang telah memberikan dukungan hingga proses perbaikan selesai. Pengaspalan jalan serta perbaikan jembatan telah rampung sehingga jalur tersebut kembali difungsikan.
Peresmian berlangsung khidmat dan penuh haru. Sahrial tampak emosional menyaksikan hasil perjuangan masyarakat yang selama beberapa bulan terakhir bekerja bersama memulihkan akses tersebut. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bersama tokoh ulama Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau Abiya Jeunib, yang dilanjutkan dengan doa bersama serta lantunan selawat yang diikuti ratusan warga.
Keberadaan Jalan Enang-Enang memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat Dataran Tinggi Gayo.
Seluruh biaya perbaikan berasal dari donasi masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp1 miliar tanpa melibatkan anggaran pemerintah, baik APBN, APBA maupun APBK.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp526 juta telah digunakan untuk membiayai pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan. Sementara sisa dana sekitar Rp555 juta akan dimanfaatkan untuk pembangunan dinding penahan jalan, fasilitas ibadah, serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
Gerakan swadaya tersebut dimulai pada 26 Mei 2026. Masyarakat secara patungan menyewa satu unit ekskavator setelah menilai penanganan kerusakan jalan nasional tersebut berjalan terlalu lambat. Selain menyumbangkan dana, warga juga bergotong royong menyediakan bahan bakar minyak guna mendukung operasional alat berat selama proses pengerjaan.
Selama Jalan Enang-Enang belum dapat dilalui, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Simpang Lancang–Wih Porak. Namun, kondisi jalan alternatif yang sempit dan rusak sering memicu antrean panjang sehingga menghambat mobilitas masyarakat maupun distribusi hasil pertanian.
Di tengah proses perbaikan, sempat muncul polemik ketika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan dan Jembatan Enang-Enang pada 22 Juni 2026. Saat itu, BPJN menilai kondisi jalan belum cukup aman sehingga masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif Wer Lah sambil menunggu peningkatan kualitas akses.
Kebijakan tersebut memicu kritik karena dianggap menghambat upaya masyarakat yang sedang memperbaiki jalan secara mandiri. Setelah gelombang protes bermunculan, BPJN kembali meninjau lokasi beberapa hari kemudian.
Dalam kunjungan tersebut, BPJN menjelaskan bahwa pembatasan yang diberlakukan sebenarnya hanya ditujukan bagi kendaraan bermuatan berlebih, bukan penutupan total akses jalan. Pihak BPJN juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat.
Kembalinya akses Jalan dan Jembatan Enang-Enang disambut gembira oleh warga. Selama hampir setahun mereka harus menggunakan jalur alternatif dengan kondisi yang jauh dari ideal. Dengan dibukanya kembali jalur tersebut, para petani, pedagang, dan masyarakat umum berharap distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih singkat, serta biaya transportasi dapat ditekan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya percepatan penanganan infrastruktur pascabencana. Masyarakat berharap pemerintah dapat lebih sigap menangani kerusakan jalan dan jembatan agar aktivitas ekonomi tidak terganggu dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah tetap terjaga.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
