NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Al-Haytar, meminta agar perluasan perkebunan kelapa sawit di Aceh ditinjau ulang. Permintaan itu disampaikan menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut pada akhir November 2025.
Menurutnya, terdapat faktor mendasar yang memicu terjadinya bencana alam tersebut, yakni deforestasi hutan dalam skala besar untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan sawit.
“Dan kita lihat kenapa bencana ini terjadi. Bencana ini kerana hutan kita sudah banyak dibabat. Dan saya selalu bilang jangan babat hutan kita, dan jangan banyak tanam sawit”, tegas PYM Malik Mahmud kepada awak media saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang belum lama ini.
Pernyataan itu disampaikan usai peninjauan dampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe turut didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa pembangunan daerah tetap penting, termasuk dengan membuka peluang bagi investor untuk masuk ke Aceh. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan kekayaan alam daerah.
“Investor tidak boleh menghancurkan kekayaan alam Aceh. Ini semua harus kita tinjau kembali”, tambah Wali Nanggroe yang turut didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, juga Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi.
Ia menekankan bahwa industri harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan, tanpa merusak hutan yang selama ini menjadi benteng alami dari bencana. Menurutnya, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.
Lebih lanjut, Wali Nanggroe menyampaikan bahwa dirinya akan memanfaatkan jaringan internasional yang dimilikinya untuk mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam menangani persoalan bencana. Ia menyatakan siap menyokong Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dalam amarannya, Wali Nanggroe juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk bergotong royong membangun daerah dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
