NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan signifikan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh pada tahun 2025. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Aceh, tercatat ada 1.735 kasus HIV/AIDS di kota ini, dan angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap bulan.
“Yang sangat kita sayangkan, ada beberapa kategori kasus, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan hari ini yang didominasi adalah laki-laki dengan laki-laki. Ini yang sangat kita sayangkan,” ujar Musriadi, Sabtu (26/4/2025), menanggapi masalah yang semakin meresahkan ini.
Musriadi menambahkan bahwa data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menunjukkan lonjakan tajam dengan 541 kasus, didominasi oleh hubungan sesama jenis. Fenomena ini, menurutnya, merupakan persoalan besar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
“Persoalan ini seperti gunung es. Jika tidak dilakukan proses pembersihan dan identifikasi secara jelas, maka virus ini akan terus berkembang dan menular kepada generasi muda,” katanya, mengingatkan akan bahaya yang mengancam masa depan generasi Aceh.
Meski demikian, Musriadi memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Iliza Sa’aduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah yang sudah mengambil langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah dengan melakukan razia rutin di beberapa titik strategis di tengah kota.
“Kami atas nama masyarakat sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah. Namun, ini tidak cukup tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” tegas Musriadi, menekankan pentingnya peran serta warga dalam mendukung kebijakan tersebut.
Musriadi juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi Banda Aceh sebagai kota zero maksiat, yang telah menjadi cita-cita Wali Kota Iliza. Ia menyatakan, “Beliau sudah memastikan bahwa Banda Aceh harus zero dari maksiat, salah satunya dengan memberantas virus HIV/AIDS dan persoalan sosial lainnya.”
Selain HIV/AIDS, Musriadi juga tidak lupa menyoroti masalah kesehatan lainnya, seperti malaria dan tuberkulosis, yang juga menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat Banda Aceh. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersatu padu mengatasi masalah kesehatan ini.
“Banda Aceh adalah kota kolaborasi. Mari kita bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini sehingga masyarakat merasa nyaman dan inklusif,” ajaknya, menekankan pentingnya gotong royong dalam menghadapi masalah bersama.
Lebih lanjut, Musriadi menekankan peran vital lembaga keistimewaan Aceh dalam menanggulangi permasalahan sosial ini, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam. Lembaga-lembaga ini, menurutnya, memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat nilai akhlak dan aqidah masyarakat.
“Keistimewaan Aceh itu dilegalitaskan melalui regulasi qanun. Lembaga-lembaga istimewa ini memiliki fungsi penting untuk memperkuat nilai akhlak dan aqidah masyarakat,” jelas Musriadi, menambahkan bahwa pendanaan yang memadai bagi lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program-program mereka.
Meski begitu, Musriadi juga menekankan bahwa untuk menciptakan perubahan yang signifikan, pendekatan yang lebih holistik perlu dilaksanakan, termasuk melalui pendidikan dan ketahanan keluarga yang lebih kuat dalam masyarakat.
“Kalau fenomena ini terus terjadi, Aceh bukan mencetak sumber daya unggul, melainkan kaum-kaum yang lemah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, dimulai dari ketahanan keluarga,” pungkasnya, menegaskan bahwa masa depan Aceh sangat bergantung pada upaya bersama dalam menanggulangi masalah ini.
