NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI yang membuka opsi perpanjangan bahkan permanenisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama rombongan Komisi II di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (25/7/2025).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menyatakan kesiapan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus guna mendalami kebijakan Dana Otsus ke depan.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia menyebut, 77 persen belanja Pemerintah Aceh masih ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus. Karena itu, ia menilai keberlanjutan dana tersebut sangat vital bagi pembangunan di Aceh.
Dalam forum yang turut dihadiri Forkopimda, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta pimpinan SKPA itu, Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Aceh juga menyampaikan pandangan serupa.
“Jika Dana Otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Bappeda Aceh.
Sementara itu, Direktur RSUD Zainoel Abidin menyoroti peran Dana Otsus dalam mendukung keberlangsungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Dana tersebut disebut menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa perhatian pusat terhadap Aceh tidak boleh berbeda dengan daerah lain seperti Papua.
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari sejumlah anggota Komisi II lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otsus dan siap membentuk Panja untuk membahasnya lebih strategis.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” tegas Aria Bima.
Wagub Fadhlullah menyambut positif komitmen tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar diskusi lanjutan di Jakarta bersama DPR RI dan kementerian terkait.
“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” kata Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan aspirasi, seperti rendahnya keterwakilan pemuda Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan lima desa di Gayo Lues yang hingga kini masih berstatus kawasan hutan meski telah dihuni selama puluhan tahun.
Fadhlullah juga meminta perhatian pusat terkait mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Aceh. Ia mencontohkan, pada hari-hari besar, tiket dari Jakarta ke Aceh bisa menembus Rp12 juta.
“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujarnya.
Editor: Akil
