NUKILAN.id | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengajak Bank Indonesia Perwakilan Aceh untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Rencong. Tujuannya, agar UMKM Aceh mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga merambah pasar global.
Ajakan itu disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Agus Chusaini, di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/5/2025).
“Sektor UMKM kita sangat membutuhkan pendampingan menyeluruh dan berkelanjutan. Karena itu, kami mengajak teman-teman di BI untuk bersinergi melakukan pendampingan di sektor ini, agar mampu bersaing secara global termasuk masyarakat kita yang menawarkan jasa di sektor pariwisata,” ujar Wagub.
Menurut Fadhlullah, banyak produk UMKM Aceh yang sebenarnya memiliki kualitas baik, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. Namun demikian, kelemahan masih terdapat di aspek pengemasan dan promosi.
“Produk UMKM kita, baik kuliner maupun kerajinan tangan lainnya sangat bagus. Namun kita masih kalah di pengemasan dan promosi. BI dengan jejaringnya yang luas tentu dapat menjadi bagian dari upaya mempromosikan produk-produk UMKM ini,” sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebuah forum koordinasi strategis dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
“Insya Allah nanti kalau ada Pak Gubernur, maka beliau yang akan hadir. Namun, jika Pak Gubernur berhalangan karena ada agenda lain, Insya Allah saya yang akan hadir pada kegiatan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BI Aceh, Agus Chusaini, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM dan wisata halal di Aceh. Menurutnya, sinergi dengan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi kunci dalam membangun kesadaran wisata yang kuat di daerah.
Agus juga mengundang Gubernur Aceh untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) HLM Pengendalian Inflasi Daerah dan Digitalisasi Keuangan yang akan digelar pada pertengahan Mei 2025. Rakor tersebut akan melibatkan TPID Provinsi Aceh, TPID kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kebijakan dari lintas sektor.
