NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkapkan adanya wacana untuk meliburkan sekolah selama satu bulan penuh saat bulan Ramadhan. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).
“Heeh (iya), sudah ada wacana,” kata Syafi’i singkat ketika dimintai tanggapan soal kabar yang menyebut pemerintah bakal kembali menerapkan kebijakan era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.
Namun, Syafi’i menegaskan bahwa hingga saat ini wacana tersebut belum dibahas lebih lanjut, termasuk di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Oh kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada. Tapi saya belum bahas itu,” ujarnya.
Kendati demikian, wacana ini telah memicu diskusi di masyarakat. Banyak pihak menyebut libur Ramadhan akan memberikan waktu lebih banyak bagi siswa untuk fokus menjalankan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan. Namun, sejumlah kalangan khawatir kebijakan ini justru mengurangi efektivitas pembelajaran.
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan total 27 hari libur sepanjang tahun, yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun, tidak ada ketentuan khusus mengenai libur penuh selama bulan Ramadhan.
SKB tersebut hanya mencantumkan libur Idul Fitri 1446 H selama enam hari, yakni 31 Maret-1 April 2025, dan libur Idul Adha 1446 H selama sehari, yakni 6 Juni 2025.
Sejumlah pihak menyambut positif wacana ini, termasuk orang tua siswa yang merasa anak-anak akan lebih fokus menjalankan ibadah puasa.
“Anak-anak biasanya setelah sahur langsung sekolah dan pasti ngantuk. Libur Ramadhan bisa jadi solusi agar mereka tetap semangat beribadah tanpa beban belajar,” kata Siti Nurhaliza, salah satu orang tua murid di Jakarta.
Namun, ada pula yang mempertanyakan efektivitasnya.
“Kalau diliburkan sebulan penuh, apakah nanti ada mekanisme pengganti untuk memastikan anak-anak tetap belajar? Jangan sampai ini malah mengurangi kualitas pendidikan,” ujar Aditya, seorang pendidik di Yogyakarta.
Meski baru sebatas wacana, kebijakan ini diharapkan dapat dibahas secara matang oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kita tunggu saja pembahasan lebih lanjut, apakah memang wacana ini bisa diterapkan atau ada solusi lain,” tutup Syafi’i.
Editor: Akil
