NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sepakat menjalin kemitraan strategis untuk menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, S.H., M.Hum, dan Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, di Ruang Mini Rektor USK, Banda Aceh, Senin (10/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Masthur menekankan bahwa KKR Aceh merupakan lembaga yang lahir dari kesepakatan para juru runding perdamaian Aceh. Menurutnya, salah satu klausul penting dalam perjanjian damai adalah memastikan bahwa perdamaian terus terjaga melalui pemenuhan hak-hak sipil bagi mereka yang terdampak konflik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KKR Aceh memiliki tiga tugas utama, yakni menggali kebenaran sejarah konflik, memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memberikan rekomendasi terkait reparasi dalam berbagai bentuk kepada korban—baik dari kalangan sipil, TNI, maupun mantan anggota GAM.
Karena peran strategisnya dalam mengawal perdamaian, KKR Aceh membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah.
“Maka dalam pandangan kami, USK dan UIN adalah dua buah kampus di Aceh yang menjadi representasi keilmuan dan pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh. Kami ingin bekerja sama dalam hal melancarkan tugas KKR Aceh,” ujarnya.
Rektor USK, Prof. Marwan, menyambut baik kerja sama ini karena selaras dengan komitmen universitas dalam merawat perdamaian. Ia mengungkapkan bahwa USK telah memiliki Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik, serta berencana mendirikan Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik.
“Ini peluang bagi kita, selain kajian-kajian untuk identifikasi kasus dan peluang penyelesaiannya. Jadi kerja sama ini sangat baik demi terawatnya perdamaian Aceh,” kata Rektor USK.
Melalui kemitraan ini, USK dan KKR Aceh berharap dapat memperkuat upaya rekonsiliasi serta menciptakan solusi yang komprehensif bagi para korban konflik, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum.
Editor: Akil
