Nukilan.id – Polemik pengadaan gorden DPR yang sempat mencuat karena menelan anggaran mencapai 43,5 Milyar menjadi preseden buruk yang sempat memalukan Aceh di mata nasional. Bagaimana tidak, polemik itu sempat menimbulkan protes dari banyak pihak seantero negeri. Bayangkan saja, sesuatu yang tidak pernah diamanahkan oleh pimpinan DPR RI malah dimasukkan dalam alokasi anggaran, hingga menyeret nama DPR ke publik, walaupun akhirnya pimpinan DPR secara tegas perintahkan membatalkan pengadaan tersebut.
“Sebagai rakyat Aceh, kita tentunya sudah trauma dengan pejabat-pejabat yang memiliki track record suka menghamburkan uang rakyat untuk hal yang terkesan berpoya-poya dan tidak bermanfaat untuk rakyat. Untuk itu, kita meminta presiden Jokowi dengan kebijaksanaannya tidak menunjuk pejabat yang punya rekam jejak suka menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal yang kurang manfaatnya,” kata koordinator Gerakan Restorasi Aceh (GeRAh) Samsul Rijal kepada media ini, Jum’at (24/06/2022).
Menurut Rijal, persoalan mendasar di Aceh saat ini dalam penggunaan triliunan uang otsus adalah belum mampu menyentuh maksimal masyarakat bawah. “Sudah begitu banyak otsus diberikan ke Aceh, triliunan rupiah pertahunnya namun justru Aceh menjadi Provinsi dengan predikat termiskin di Sumatera. Ini menunjukkan anggaran yang besar jika dihambur-hamburkan juga tak ada gunanya dan hanya sebatas kalangan elit semata,”jelasnya.
Pihaknya sangat berharap agar Presiden dalam keputusannya nanti tidak memberikan mandat kepemimpinan Aceh kepada sosok yang track recordnya tercatat menghambur-hamburkan uang negara tanpa memperhatikan kepiluan rakyatnya. “Jika presiden memberikan mandat kepada sosok yang kurang peduli nasib masyarakat bawah dan suka membuat program dan kebijakan yang menghamburkan uang rakyat maka ini akan jadi preseden buruk yang terulang lagi dalam kepemimpinan Aceh. Tentu ini akan sangat memilukan, dimana Aceh akan terus-terus menjadi daerah dengan kemiskinan dan anggaran tertinggi,” jelasnya.
Pihaknya berdo’a agar Presiden Jokowi memberikan mandat kepada pejabat yang peduli nasib rakyat kecil. “Jangan sampai yang dikirim ke Aceh justru pejabat yang hobbinya membuat program tak bermanfaat seperti tragedi pengadaan gorden DPR yang melukai hati rakyat, walaupun setelah dikecam akhirnya dibatalkan,” katanya.
Rijal menambahkan, untuk menyelamatkan otsus diperlukan gubernur yang memahami kondisi ril lapangan di Aceh, bukan yang bicara tekstual belaka. “Karena tak mengerti jeritan bathin rakyat, maka pejabat yang ditunjuk bisa saja menggunakan APBA untuk kegiatan-kegiatan yang tak berguna, kondisi Aceh saat ini membuat rakyat trauma dengan kelakuan-kelakuan pejabat demikian. Semoga saja pejabat yang dimandatkan presiden bukanlah mereka yang tak peduli jeritan hati rakyatnya,” harapnya. []
