Nukilan.id – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis, 18 Agustus 2022.
Hadir dalam Rakornas ini, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki selaku Ketua TPID Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani selaku Wakil Ketua TPID, Kepala BPS Aceh, Kepala Bulog Aceh, Satgas Pangan Aceh, SKPA Teknis dan juga BUMD Aceh yang menangani komoditi pangan.
Rakornas yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo ini dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Kementerian/Lembaga terkait serta Kepala Daerah se-Indonesia.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk bertindak di luar kebiasaan normal dalam penanganan inflasi serta bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai krisis yang ada,” kata Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, dalam rangka mencegah inflasi lebih parah, perlu adanya penguatan fungsi dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID.
“Dalam hal diperlukan, anggaran darurat dapat dialihkan untuk dimanfaatkan dalam langkah-langkah pengendalian inflasi,” pungas Presiden Joko Widodo.
Setelah Rakornas, kegiatan dilanjutkan dengan High Level Meeting (HLM) TPID Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian inflasi, khususnya komoditas pangan di Provinsi Aceh.
Dalam kegiatan HLM tersebut, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan inflasi Aceh sebesar 6,97% secara tahunan merupakan inflasi nomor 5 tertinggi di Indonesia sehingga Pemerintah Aceh dan TPID perlu segera merumuskan langkah strategis dalam upaya pengendalian tingkat inflasi agar kembali ke sasaran inflasi yang telah ditetapkan 3±1%.
“Saat ini Pemerintah Aceh sedang berupaya merumuskan beberapa kebijakan yang dapat mendukung program ketahanan pangan seperti usulan rencana pembangunan cold storage, rencana alokasi anggaran untuk penanganan inflasi dan dukungan anggaran terhadap logistik pangan di Aceh,” tuturnya.
Sebagai salah satu upaya penanganan inflasi, lanjutnya, perlu dibentuk sistem satu data terpadu untuk mendata pelaku pasar, petani serta jalur distribusi guna pemantauan sisi supply dan demand.
“Penguatan TPID dengan menambah frekuensi koordinasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait baik di level provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan inflasi di Provinsi Aceh,” terang Pj Gubernur Aceh.
Pada kesempatan sama, Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh melaksanakan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Dalam pelaksanaannya, GNPIP terdiri dari beberapa kegiatan utama seperti, peningkatan produktivitas klaster pangan khususnya komoditas cabai dan bawang merah, pelaksanaan Kerjasama Antar Daera (KAD) dalam rangka menjaga kecukupan stock pangan di Aceh, pelaksanaan pasar murah, dan pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai yang melibatkan masyarakat.
Kick Off GNPIP ini dilakukan secara simbolis memegang bibit cabai yang mengandung arti sepakat dan bertekat untuk mengendalikan inflasi melalui peningkatan produksi pangan lokal. [Wanda]
