NUKILAN.ID | JAKARTA — The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyoroti isu pelibatan konsultan asing di sekitar Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perbincangan publik. Isu tersebut mencuat setelah dibahas dalam episode terbaru program “Bocor Alus Politik” yang dirilis Tempo Media, yang mengungkap sejumlah nama warga negara asing disebut berada dalam lingkaran pemerintahan.
Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, menilai penggunaan konsultan asing dalam praktik pemerintahan bukanlah fenomena baru. Dalam tata kelola pemerintahan modern, pelibatan tenaga ahli internasional kerap dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas maupun transfer pengetahuan.
Namun demikian, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada asal negara konsultan, melainkan pada sejauh mana pengaruh yang mereka miliki terhadap arah kebijakan domestik.
“Jika pelibatan itu sebatas technical assistance, tentu masih dalam batas yang wajar. Namun ketika konsultan asing berperan dalam mempengaruhi desain dan arah kebijakan domestik, maka itu tidak lagi sekadar bantuan teknis, melainkan telah memasuki wilayah political influence,” jelas Felia dalam keterangan resminya kepada Nukila.id, pada 24 Februari 2026.
Felia menekankan bahwa polemik ini tidak seharusnya dipahami sebagai perdebatan antara tenaga asing dan tenaga lokal. Ia menilai isu yang lebih mendasar adalah adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan strategis disusun dalam lingkaran terbatas dengan keterlibatan aktor yang tidak sepenuhnya dapat diawasi publik, maka muncul kondisi power asymmetry yang berpotensi memperkuat dominasi elite.
Situasi tersebut, lanjutnya, berisiko menciptakan proses kebijakan yang bersifat tertutup, minim transparansi, serta tidak memberikan ruang deliberasi publik yang memadai.
Selain itu, penggunaan konsultan asing dalam kebijakan domestik juga dinilai membawa pesan simbolik yang kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa legitimasi strategi dan cara berpikir yang dianggap kredibel harus datang dari luar negeri, seolah kapasitas sumber daya manusia dalam negeri belum cukup kuat untuk merumuskan kebijakan nasional secara mandiri.
Menurut Felia, persepsi semacam ini berpotensi memperkuat citra elitisme dalam pemerintahan sekaligus memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang diwakili.
Dalam sistem demokrasi, ia menegaskan, kebijakan publik idealnya lahir melalui proses yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ketika kebijakan domestik dipandang sebagai hasil pengaruh tertutup tanpa keterlibatan publik yang memadai, maka bukan hanya kualitas kebijakan yang dipertaruhkan, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Sikap ini tidak hanya mencerminkan problematika kebijakan, tetapi juga mentalitas pengambil keputusan yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan domestik benar-benar lahir dari proses yang kuat secara deliberatif dan menghargai kapasitas anak bangsa,” tutup Felia. (XRQ)
Reporter: Akil
