NUKILAN.ID | JAKARTA — Sejumlah daerah di Indonesia kembali mengalami situasi darurat akibat bencana hidrometeorologi. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, banjir bandang serta tanah longsor merusak permukiman dan memutus akses warga.
Sementara itu, kawasan Tesso Nilo di Riau menghadapi kerusakan ekosistem yang kian parah akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, menyebabkan satwa seperti gajah dan harimau kehilangan habitat alaminya. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi kenyataan yang menuntut respons kebijakan yang lebih serius.
Menanggapi kondisi tersebut, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), dalam keterangannya yang diterima Nukilan.id menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Bencana berulang menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk penanganan iklim masih belum memadai dan tidak tepat sasaran. Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang prioritas anggaran, memastikan bahwa investasi diarahkan pada perlindungan ekologis, pencegahan bencana, penguatan kapasitas daerah, serta pemulihan yang berkelanjutan,” ujar Felia.
Felia juga menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah pusat perlu menunjukkan kepemimpinan moral dengan menyampaikan pernyataan resmi kepada publik.
“Masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga pengakuan dan tanggung jawab negara. Pemerintah mengakui kelalaiannya, meminta maaf, dan menunjukkan komitmen bahwa langkah korektif akan segera dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab terkait anggaran penanganan iklim bukan hanya berada di tangan eksekutif. Lembaga legislatif, menurut Felia, memiliki peran penting sebagai pengawas kebijakan anggaran.
“Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada eksekutif. Kontrol anggaran ada di legislatif—di sanalah fungsi pengawasan seharusnya berjalan. Pada situasi krisis seperti ini, peran DPR dalam memastikan efektivitas penganggaran menjadi sangat krusial,” jelasnya.
TII menilai bahwa tanpa evaluasi anggaran yang kuat serta koordinasi antarlembaga yang lebih kokoh, Indonesia akan terus berada dalam pola penanganan yang reaktif—baru bertindak setelah bencana terjadi. Diperlukan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, menghentikan praktik perusakan hutan, serta memperkuat kemampuan adaptasi di tingkat lokal.
Sebagai lembaga riset kebijakan publik, TII mendorong pemerintah dan DPR menempatkan krisis iklim sebagai prioritas nasional yang tercermin jelas dalam kebijakan pembangunan dan strategi jangka panjang negara, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita presiden dan wakil presiden. (XRQ)
