NUKILAN.id | Banda Aceh – Tujuh nelayan asal Aceh Timur yang ditahan di Myanmar sejak 24 Juni 2024 atas dugaan pelanggaran batas perairan kini berada di Yangon. Mereka sebelumnya ditahan di Penjara District Kwauthaung dan akhirnya mendapat amnesti pada 4 Januari 2025 dalam rangka peringatan 77 tahun kemerdekaan Myanmar dari Inggris.
Menurut keterangan H. Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, ketujuh nelayan tersebut tiba di Yangon pada Rabu, 22 Januari 2025. Namun, proses pemindahan mereka dari District Kwauthaung ke Yangon sempat terhambat biaya yang mencapai Rp 31 juta. Haji Uma menyebutkan bahwa ia membantu Rp 23 juta, sementara Rp 8 juta sisanya berasal dari sumbangan keluarga nelayan.
“Proses pemulangan ketujuh nelayan ini membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, pihak keluarga, serta lainnya,” jelas Haji Uma, Sabtu (25/1/2025).
Haji Uma juga menyampaikan bahwa pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk menanggung biaya pemulangan dari Yangon ke tanah air yang diperkirakan mencapai Rp 30 juta.
“Hasil koordinasi dengan Kadis KP Aceh, pemulangan ketujuh nelayan ke tanah air direncanakan 2 Februari ini dan biaya bagi pemulangan rencananya akan ditanggung oleh Pemerintah Aceh nantinya,” katanya.
Saat ini, KBRI Yangon sedang memproses dokumen perjalanan para nelayan, termasuk paspor, untuk mempersiapkan kepulangan mereka. Rencananya, mereka akan diterbangkan melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, sebelum akhirnya kembali ke Aceh.
Ketujuh nelayan yang akan dipulangkan adalah Muhammad Nur (Aceh Timur) sebagai nakhoda, serta enam anak buah kapal (ABK): Nasruddin Hamzah (Langsa), Abdullah (Aceh Timur), Mustafa Kamal (Aceh Timur), Mola Zikri (Langsa), Zubir (Langsa), dan Muzakir (Aceh Utara).
Haji Uma juga mengimbau keluarga nelayan untuk tetap bersabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Semoga ke depan semua kita juga lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar hal yang sama tidak terulang lagi. Butuh sosialisasi dari semua stakeholder untuk lebih ditingkatkan keselamatan dan sanksi hukum ke depan,” tutupnya.
Para nelayan saat ini dalam keadaan sehat dan menanti kepulangan mereka ke tanah air dengan penuh harapan. Semoga seluruh proses dapat berjalan lancar hingga mereka kembali ke kampung halaman.
Editor: Akil
