NUKILAN.ID | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk menghentikan sejumlah fasilitas dan tunjangan bagi anggotanya. Keputusan itu diambil dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Kamis (4/9/2025), menanggapi tuntutan 17+8 rakyat.
Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para wakil ketua DPR RI, disebutkan DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Selain itu, DPR juga menetapkan penghentian perjalanan luar negeri untuk sementara waktu.
“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.” demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Nukilan, Sabtu (6/9/2025).
Keputusan rapat tersebut juga memuat pemangkasan fasilitas anggota dewan setelah evaluasi, yang meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Lebih lanjut, DPR menegaskan bahwa anggota yang dinonaktifkan partai politiknya tidak lagi berhak atas pembayaran keuangan. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Partai Politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya.
Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik terkait pemeriksaan terhadap anggota yang dinonaktifkan.
Dalam poin terakhir, DPR menekankan pentingnya keterbukaan. DPR RI juga akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. []
Reporter: Sammy
