NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, atau akrab disapa Gus Ulil, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Gus Ulil menegaskan bahwa PBNU berkomitmen untuk mematuhi semua aturan yang berlaku dalam pengelolaan tambang.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (1/8/2024), Gus Ulil menyatakan bahwa PBNU memiliki prinsip yang jelas terkait konsesi tambang. Menurutnya, “PBNU sejak awal memiliki prinsip: konsesi tambang harus diterima secara halal, yang berarti legal menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku.”
Lebih lanjut, Gus Ulil menambahkan bahwa pengelolaan tambang oleh PBNU juga dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang berlaku.
“Kami berprinsip bahwa pengelolaan tambang harus halal secara pengelolaan, yang berarti mengikuti semua aturan pertambangan yang ada sehingga hasilnya pun halal,” ujarnya.
Pernyataan Gus Ulil tersebut merupakan respons terhadap pernyataan Wapres Ma’ruf Amin yang sebelumnya mengingatkan ormas keagamaan agar mematuhi aturan pengelolaan tambang dan menjaga lingkungan. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan serta mematuhi aturan-aturan pengelolaan tambang yang telah ditetapkan.
“Saya kira karena pemerintah membuka kesempatan kepada ormas untuk mengelola tambang, maksudnya adalah memberikan keadilan kepada semua pihak. Oleh karena itu, ormas juga diberi kesempatan. Ormas itu juga mau, itu artinya prosesnya biasa saja,” ujar Ma’ruf Amin, seperti dilansir Antara.
Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa pengelolaan tambang oleh ormas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merusak lingkungan.
“Yang penting adalah menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan dan harus mematuhi aturan-aturan yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin juga merespons kritik yang muncul terkait pengelolaan tambang oleh ormas. Ia berharap ormas yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
“Kalau kritik itu artinya kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik, maka kami harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” ujar Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin juga menyebutkan bahwa bisa saja ormas-ormas lain, selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, diberikan izin untuk mengelola tambang, namun dengan syarat dan kriteria tertentu.
Keterangan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Editor: Akil
