NUKILAN.ID | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan DPR RI mulai Senin, 1 September 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam surat siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji pada Minggu (31/8/2025).
Dalam keterangannya, DPP Golkar menegaskan komitmennya untuk menjadikan aspirasi rakyat sebagai acuan utama, sekaligus memperkuat disiplin dan etika kader partai di parlemen.
“Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” bunyi keterangan tersebut.
Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membenarkan keputusan itu. Mengutip Tempo, ia juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan aspirasinya.
Adies Kadir merupakan legislator Golkar yang menjabat Wakil Ketua DPR periode 2024–2029. Namanya belakangan ramai diperbincangkan setelah pernyataannya soal tunjangan perumahan bagi anggota DPR menuai kritik publik.
Adies sempat menyampaikan perhitungan biaya kos di sekitar Senayan, Jakarta, dengan asumsi harga Rp 3 juta per hari. “Rp 3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih Rp 78 juta. Mereka masih nombok,” ucap Adies pada Selasa, 19 Agustus 2025 lalu.
Tak lama setelah itu, ia meralat pernyataannya. “Saya tadi ngomong-nya Rp 3 juta kali 26, jadi Rp 78 juta. Padahal maksud saya Rp 3 juta kali 12 bulan atau Rp 36 juta per tahun,” kata Adies.
Penonaktifan kader di parlemen bukan hanya dilakukan Golkar. Sejumlah partai lain juga mengambil langkah serupa. DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara DPP PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Keempatnya anggota DPR tersebut juga menjadi sorotan publik lantaran dinilai arogan dalam menanggapi aspirasi masyarakat. (XRQ)
Reporter: Akil
