NUKILAN.id | Banda Aceh — Organisasi Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SUKAT) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh serta Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah 1 Aceh menggelar Duek Pakat Kebudayaan Aceh. Kegiatan ini berlangsung di Kompleks Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, dari 13 hingga 16 November 2024.
Acara tersebut menghadirkan 153 sumber daya manusia (SDM) kebudayaan dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti pawang, konservatoris, pengelola pasar tradisional, hingga pencari lebah. Selain itu, perwakilan dari berbagai etnis seperti Gayo, Kluet, Simeulue, Tionghoa, Tamiang, dan Singkil juga turut serta.
Koordinator SUKAT, Iskandar Tungang, mengungkapkan bahwa Duek Pakat kali ini menjadi momentum penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) Pemajuan Kebudayaan Aceh.
“Meski waktu yang tersedia terbatas, pencapaian yang diraih cukup signifikan. Yang terpenting, partisipasi bermakna ini belum pernah terjadi dalam raqan-raqan sebelumnya. Ini adalah preseden baru,” ujar Iskandar pada Kamis (14/11/2024).
Langkah Awal Pemajuan Kebudayaan
Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada Disbudpar Aceh yang memberikan wewenang kepada SUKAT dan perwakilan SDM kebudayaan untuk terlibat langsung dalam pembahasan Raqan. Ia juga berterima kasih kepada BPK Wilayah 1 Aceh yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami akan terus memantau setiap langkah implementasi kebijakan terkait pemajuan kebudayaan di Aceh,” tegas Iskandar.
Dalam kegiatan ini, SUKAT juga mengusulkan agar Duek Pakat Kebudayaan diselenggarakan setiap dua tahun sekali untuk mengevaluasi kemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan meningkatkan indeks pemajuan kebudayaan.
Mendorong Kebijakan Kebudayaan yang Berkelanjutan
Lebih jauh, Iskandar berharap Duek Pakat dapat mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia juga mengajak seluruh SDM kebudayaan di Aceh untuk terus mengawal berbagai kebijakan demi menciptakan ekosistem kebudayaan yang lebih maju.
“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi kebudayaan Aceh,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya lokal di tengah tantangan zaman.
