NUKILAN.ID | INDEPTH – Di tengah rakyat yang dihantam badai pemangkasan subsidi, kenaikan pajak, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), gedung parlemen di Senayan justru menjadi panggung “perayaan.” Para wakil rakyat masih bisa menikmati gaji tetap, tunjangan berlapis, hingga fasilitas rumah sewa puluhan juta rupiah per bulan.
Di ruang berpendingin, tepuk tangan para legislator terdengar bak musik kemenangan. Namun di luar sana, masyarakat justru bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik. Lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digadang-gadang sebagai bukti efisiensi justru menyisakan luka: subsidi energi dipangkas, bantuan sosial diperketat, hingga dana transfer daerah ditekan.
Ironisnya, di saat publik diminta berhemat, anggota DPR justru menandatangani aturan tunjangan baru. Setiap bulannya, mereka menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan anak dan pasangan, bantuan listrik, hingga uang sewa rumah yang mencapai Rp 50 juta. Tak hanya itu, laporan penggunaan dana yang mereka terima pun hanya sebatas “laporan lump sum”, sesuatu yang bagi masyarakat nyaris mustahil, namun di Senayan dianggap sah.
Isu gaji anggota DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui bahwa total pendapatan seorang legislator bisa menembus Rp 100 juta per bulan. Meski gaji pokok relatif kecil, tunjangan berlapis membuat jumlah akhirnya membengkak. Sejak periode 2024–2029, para wakil rakyat memang tidak lagi difasilitasi rumah jabatan. Sebagai gantinya, negara memberikan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan selama satu tahun.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, apa yang dilakukan DPR bukanlah menambah penghasilan anggota, melainkan mengalihkan fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan perumahan.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” kata Puan beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Detik.com.
Kebijakan ini lahir dari hitung-hitungan efisiensi. Dikutip dari Tempo.co, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa biaya untuk memelihara Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang jumlahnya ratusan unit di Jakarta, kerap membebani anggaran negara.
Dari urusan pemangkasan rumput, gaji satpam, sampai renovasi atap yang bocor—semuanya membutuhkan biaya besar. Dengan mengalihkan fasilitas itu menjadi tunjangan, Said menyebut negara justru bisa berhemat ratusan miliar rupiah.
“Kompensasi tunjangan perumahan ini lebih masuk akal dibanding menempati rumah-rumah dinas,” ujarnya.
Said bahkan menyinggung perbandingan dengan pejabat eksekutif. Menurutnya, publik sering kali melupakan bahwa para menteri juga mendapatkan rumah dinas selain tetap memiliki rumah pribadi.
“Menteri semua punya rumah. Tapi disediakan rumah dinas. Kenapa kalian enggak protes juga?” ucapnya, menyindir kritik yang diarahkan ke DPR.
Penderitaan di Bawah, Kemewahan di Atas
Kontras kehidupan di Indonesia kembali tersaji lewat angka. Data terbaru Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap, satu anggota DPR bisa mengantongi hingga Rp 230 juta per bulan. Jika ditotal, dalam setahun penghasilan mereka menembus Rp 2,8 miliar. Dengan jumlah kursi DPR sebanyak 580, negara harus menggelontorkan sedikitnya Rp 1,6 triliun setiap tahun hanya untuk membiayai para wakil rakyat.
Sementara itu, realitas di lapangan jauh berbeda. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 rata-rata hanya Rp 3,31 juta. Jakarta berada di posisi tertinggi dengan Rp 5,39 juta, sedangkan Jawa Tengah menjadi yang terendah, Rp 2,16 juta. Itu berarti, satu gaji anggota DPR setara dengan 17 hingga 46 kali lipat upah minimum buruh.
Bandingkan dengan pekerja pabrik yang kerap harus lembur demi membawa pulang gaji Rp 2 jutaan, atau pekerja informal yang sering kali tak tahu berapa penghasilan besok hari. Ironi ini semakin menusuk ketika dikaitkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Per Maret 2025, BPS mencatat masih ada 23,85 juta orang miskin, atau sekitar 8,47 persen dari populasi. Garis kemiskinan ditetapkan Rp 609.160 per kapita per bulan. Ketimpangan juga terasa di ruang geografis: di desa, tingkat kemiskinan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibanding kota yang hanya 6,73 persen.
Jika menggunakan standar Bank Dunia, US$ 8,3 PPP per hari atau sekitar Rp 49.244, maka gambarnya lebih suram. Sebanyak 194,4 juta orang Indonesia, setara 68,2 persen dari total penduduk, masuk kategori miskin.
Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih nyata terasa di tengah masyarakat. Berdasarkan data terbaru BPS per Maret 2025, rasio Gini tercatat 0,375. Meski sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 0,381, distribusi pengeluaran masyarakat masih timpang.
“20 persen penduduk terkaya menguasai 45,56 persen pengeluaran nasional, sedangkan 40 persen penduduk terbawah hanya 18,65 persen,” catat data resmi. Di perkotaan, ketimpangan justru lebih tajam dengan Gini mencapai 0,399, memperlihatkan jurang kaya-miskin yang makin melebar.
Di balik angka-angka ini, kehidupan masyarakat terasa semakin berat. Mengutip Satu Data Kemnaker, pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak 32,19 persen sepanjang semester I-2025, dengan 42.385 pekerja kehilangan mata pencaharian mereka.
Gelombang PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, menempatkan industri padat karya dalam posisi rapuh. Daya beli masyarakat pun melemah, sementara harga kebutuhan pokok terus melambung, memaksa banyak keluarga menata ulang pengeluaran demi bertahan hidup.
Pajak Pejabat Dibayar Oleh Negara
Di tengah desakan rakyat untuk menahan pengeluaran dan menyesuaikan gaya hidup, kenyataan di gedung parlemen terasa jauh berbeda. Anggota DPR rupanya menikmati fasilitas yang terasa bagai dunia lain. Salah satunya adalah tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Sebagai perbandingan, Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, rata-rata biaya sewa rumah rakyat di Jakarta hanya Rp 819 ribu per bulan sebagaimana diutip dari Inilah.com.
“Artinya, satu tunjangan rumah DPR bisa menyewa 61 rumah rakyat sekaligus,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Data ini memperlihatkan jurang yang lebar antara kebutuhan dasar rakyat dengan kemewahan fasilitas wakilnya. Menurut Bhima, kondisi itu jauh dari “sense of crisis” yang semestinya muncul saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah ditekan dan masyarakat menghadapi tekanan daya beli.
Namun, ironi terbesar muncul dari sisi pajak. Rakyat kerap tak menyadari, gaji dan tunjangan anggota DPR bukan hanya tinggi, tetapi juga bebas dari pungutan pajak pribadi.
“Waktu kita bilang secara terbuka bahwa gaji pejabat, anggota DPR itu pajaknya dibayar APBN, reaksinya langsung dikategorikan berita hoaks. Padahal faktanya, di slip gaji PPh21 memang tunjangannya dibayar oleh APBN. Jadi tidak ada satu pun pejabat atau anggota dewan yang pajaknya benar-benar dipotong dari gaji mereka,” ungkap Bhima.
Masih mengutip sumber yang sama, Bhima memberi gambaran konkret: “Jika seorang anggota DPR bisa mengantongi tunjangan pajak sekitar Rp2,7 juta per bulan, maka dalam lima tahun masa jabatan jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ada yang menghitung, selama lima tahun itu ada sekitar Rp178 miliar penghematan kalau DPR membayar sendiri PPh21 untuk gaji mereka.”
Kontrasnya begitu tajam. Rakyat diminta berhemat, subsidi dipotong, sementara wakilnya menikmati gaji besar, tunjangan rumah puluhan juta, bahkan bebas dari kewajiban pajak pribadi.
Sejarah tampak menertawakan kita. Rumah dinas DPR, yang dibangun sejak Orde Baru di Kalibata dan Ulujami, awalnya dimaksudkan untuk efisiensi, dalam artian negara tak perlu menyediakan hotel mewah bagi wakil rakyat. Kini, rumah-rumah itu dianggap tak layak, bocor, dan tak sesuai selera elite.
Ironi bertambah pahit ketika KPK pada maret lalu mengungkap kasus korupsi renovasi rumah dinas DPR, dengan Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai tersangka. Babak gelap itu seolah dilupakan, sementara DPR kembali mengajukan tunjangan rumah puluhan juta.
Protes rakyat bergema dari Pati hingga Jakarta. Spanduk sederhana menghiasi jalanan bertuliskan “Uang Rp 50 juta lebih baik untuk kontrakan 50 keluarga daripada rumah elite.”
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menekankan ketimpangan yang terjadi, mulai dari buruh kontrak, pekerja informal, ojek daring, semua berjuang di bawah langit yang sama, tapi dibayangi angka yang mustahil mereka raih.
“Ini yang dibilang ketidakadilan, di tengah pendapatan rendah, mudah di-PHK, tidak ada jaminan sosial. DPR kerja lima tahun saja dapat uang pensiun,” kata Said Iqbal sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co pada 23 Agustus 2025.
Puncaknya, publik disuguhi tontonan anggota DPR berjoget ketika besaran tunjangan mereka tengah dikritisi.
“DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia, pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk naik 8,5 persen,” tegas Iqbal.
Kemewahan DPR yang Memicu Tragedi di Jalanan
Di balik gedung megah Senayan, kemewahan para wakil rakyat kontras dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kian terhimpit. Ketimpangan ini memicu gelombang protes yang menelurkan tragedi, yakni seorang anak bangsa, Affan Kurniawan, meregang nyawa di tengah kericuhan demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR.
Demonstrasi yang digelar pada 25 dan 28 Agustus 2025 semula berniat menyuarakan kekecewaan rakyat terhadap rencana peningkatan pendapatan anggota dewan. Massa yang hadir datang dari berbagai latar, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pekerja informal, dengan tuntutan sederhana, mempertanyakan wajar atau tidaknya tunjangan fantastis bagi DPR di tengah tekanan ekonomi yang mendera rakyat kecil.
Data BPS menunjukkan, daya beli masyarakat pada kuartal II-2025 menurun 3,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan melonjak hingga 65 persen dari total belanja bulanan.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Bagi masyarakat, ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Di tengah kondisi itu, wacana kenaikan gaji DPR dianggap “bentuk ketidakpekaan yang menyakitkan.”
Namun, suara rakyat tak selalu didengar. Aparat keamanan diturunkan dengan kekuatan penuh. Bentrokan pertama terjadi pada 25 Agustus, tetapi puncaknya baru terasa tiga hari kemudian. Ketika massa mencoba mendekat ke pagar gedung, gas air mata, water cannon, dan kendaraan taktis Brimob dikerahkan untuk membubarkan demonstran.
Di tengah kekacauan itu, Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, menjadi korban. Ia bukan provokator, bukan demonstran garis depan. Ia hanyalah rakyat kecil yang sedang melintas, namun terjebak di tengah kericuhan.
Sebagaimana ditulis oleh Kompas.com pada 29 Agustus lalu, saksi mata menyebutkan Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Kematian Affan sontak memicu kemarahan publik, mengubah demonstrasi menjadi tuntutan moral terhadap negara.
Dalam catatan politik Indonesia, bab rumah dinas dan tunjangan fantastis bagi DPR menjadi ironi panjang, “hemat untuk rakyat, boros untuk DPR.” Kata “efisiensi” seolah menjadi mantra sakti yang menelan akal sehat, logika finansial, dan rasa keadilan.
Di jalanan, rakyat mengangkat nama Affan sebagai simbol: ketika efisiensi hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara kemewahan DPR tetap tak tergoyahkan, lahirlah bukan sekadar ketidakadilan, melainkan tragedi bangsa.
Gelombang protes, kritik publik, hingga tragedi itu membuat situasi memanas. Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan, menegaskan bahwa negara harus berpihak pada rakyat, dan berupaya menenangkan gejolak publik agar ketenteraman kembali terjaga.
Namun, di tengah gedung megah yang masih berdiri kokoh, gema tepuk tangan mungkin masih terdengar. Sementara di jalanan, nama Affan menjadi pengingat abadi: bahwa kemewahan yang tak terkendali bisa berujung pada tragedi, dan suara rakyat—sekecil atau sekadar lewat nyawa seorang anak muda, tak boleh diabaikan. (XRQ)
Penulis: AKil
