BANDA ACEH | NUKILAN.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pembagian Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama akan dimulai pada Senin, 3 November 2025.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.S.P., menyampaikan, penyerahan SK akan diawali dengan prosesi simbolis di Kantor Dinas Pendidikan Aceh, kemudian dilanjutkan pembagian di seluruh cabang dinas kabupaten/kota.
“Saudara-saudari para PPPK Dinas Pendidikan Aceh, mulai hari Senin, 3 November, SK PPPK tahap pertama akan segera dibagikan. Simboliknya dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Aceh. Selanjutnya, saudara-saudari dapat mengambilnya di cabang dinas masing-masing kabupaten/kota,” ujar Murthalamuddin dalam video yang dilansir media Dialeksis.com, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Murthalamuddin, pembagian SK ini menjadi hasil dari proses panjang yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah lolos seleksi.
Ia berharap, penyerahan SK berjalan dengan tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Demikian informasi ini untuk diindahkan dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai mekanisme dan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Murthalamuddin juga mengingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya proses pembagian SK PPPK tersebut. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat dan pihak sekolah dapat mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
“Kepada masyarakat, mohon mengawasi ini supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang daripada apa yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Dan jika ada, laporkan ke sistem layanan pengaduan pendidikan Aceh yang kita tempel di seluruh sekolah,” tutupnya.
Pembagian SK PPPK ini diharapkan menjadi momentum penting bagi peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Aceh, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (XRQ)
