NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menghadapi tantangan serius dalam proses pemulihan pascabencana banjir, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap). Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat korban bencana keberatan direlokasi dan meminta rumah mereka dibangun kembali di lokasi semula.
Menurut Nasir, kesulitan utama terletak pada ketersediaan lahan baru di daerah terdampak. Karena itu, Pemerintah Aceh mulai mempertimbangkan opsi pemanfaatan lahan milik warga yang masih layak digunakan sebagai solusi pembangunan huntap.
“Masyarakat menyarankan agar huntap dibangun di tempat masing-masing. Kami perlu mempertimbangkan pemanfaatan lahan warga yang masih bagus, mengingat konsep hunian sementara (huntara) tidak bisa serta-merta diubah menjadi huntap,” kata Nasir dalam rapat virtual bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kamis (8/1/2026).
17 Daerah Ajukan Rehabilitasi Infrastruktur
Saat ini, 17 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana telah mengajukan usulan pembangunan kembali infrastruktur, baik kerusakan ringan maupun berat. Usulan tersebut mencakup perbaikan rumah warga dan fasilitas publik, yang kini langsung disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Nasir menegaskan, dokumen usulan yang telah ditandatangani bupati atau wali kota tidak lagi memerlukan verifikasi Pemerintah Aceh, sebagai upaya memangkas birokrasi agar proses penanganan lebih cepat dan efektif di lapangan.
Masa Tanggap Darurat Diperpanjang
Dari total 18 wilayah terdampak, kini hanya empat kabupaten yang masih berstatus tanggap darurat. Sementara itu, Aceh Utara telah mengakhiri masa tersebut dan memasuki fase transisi pemulihan.
Pemerintah Aceh berencana memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan, berdasarkan evaluasi kondisi terkini. Fokus utama perpanjangan ini adalah pemerataan distribusi logistik, percepatan pembangunan huntara, serta persiapan huntap melalui kolaborasi dengan kementerian terkait.
“Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta persiapan hunian tetap (huntap) melalui kolaborasi intensif dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Tetap Berjalan
Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengaktifkan kembali rumah sakit terdampak dan menambah posko kesehatan di sejumlah titik krusial. Sementara di sektor pendidikan, meskipun fasilitas fisik belum sepenuhnya pulih, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan skema khusus.
Sebagai langkah cepat (quick win), Pemerintah Aceh juga menginstruksikan agar pembersihan sisa material bencana di 18 kabupaten/kota segera diselesaikan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah banyaknya material kayu gelondongan yang ditemukan di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
