NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mencatat pencapaian penting dalam pembangunan rumah layak huni (RLH). Sejak 2008 hingga 2024, tercatat 39.685 unit rumah telah dibangun dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemulihan pascatsunami serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri, saat menerima kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/6/2025).
“Program pembangunan RLH ini merupakan kelanjutan dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004. Pemerintah Aceh secara konsisten melanjutkan komitmen menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Aznal.
Rehabilitasi Pascatsunami
Setelah tsunami 2004, pembangunan perumahan di Aceh menjadi perhatian global. Melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), lebih dari 100.000 unit rumah berhasil dibangun dengan dukungan dana internasional senilai 6,7 miliar dolar AS.
Meski demikian, kebutuhan perumahan rakyat belum sepenuhnya terpenuhi. Hingga kini masih terdapat sekitar 1.500 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum memperoleh rumah.
Target 2025
Untuk tahun 2025, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Rp204 miliar guna membangun 2.000 unit RLH. Semula ditargetkan 3.000 unit, namun hasil verifikasi menunjukkan hanya 1.470 calon penerima yang memenuhi syarat administratif dan kepemilikan lahan.
“Verifikasi kami perketat agar bantuan tepat sasaran. Ini penting agar program tidak hanya selesai di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Aznal.
Dukungan Pemerintah Pusat
Wakil Menteri Fahri Hamzah menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung penuh program perumahan di Aceh, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem (desil 1).
“Kami butuh data terperinci. Yang terpenting, calon penerima harus memiliki tanah yang sah agar bantuan rumah tidak bermasalah di kemudian hari,” ujar Fahri, yang hadir bersama Sesditjen Perumahan Perdesaan, Dr Nasrullah, dan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, R An Andri Hikmat.
Fahri menjelaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp40 triliun secara nasional untuk program renovasi perumahan dengan dua fokus utama: perbaikan rumah keluarga miskin ekstrem serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk sanitasi dan pengelolaan sampah.
Aceh Jadi Model
Dalam kunjungan tersebut, Fahri memuji Aceh sebagai daerah dengan pengalaman rekonstruksi perumahan terbesar di dunia.
“Sebanyak 140.000 rumah telah dibangun di Aceh setelah tsunami. Ini jauh lebih besar dibanding Jepang yang hanya membangun 90.000 unit pascaperang dunia. Aceh punya pengalaman luar biasa,” katanya.
Ke depan, pemerintah pusat juga merancang pembangunan rumah vertikal di sejumlah kota, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi krisis hunian dan keterbatasan lahan.
Komitmen Penataan
Fahri menegaskan pemerintah pusat berkomitmen memastikan rumah-rumah yang dibangun tetap layak huni dengan lingkungan yang tertata, bukan sekadar bangunan fisik yang dibiarkan kumuh.
Ia juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional pada 2026, serta meminta Aceh mempercepat pemutakhiran data dan sinkronisasi program bantuan.
