NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera, menyusul dinilai rapuhnya tata kelola penanganan bencana di Aceh yang rentan disusupi kepentingan tertentu.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 30 Desember 2025, di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa persoalan pascabencana di Aceh tidak lagi semata persoalan teknis di lapangan, melainkan telah memasuki wilayah struktural dan politis yang berpotensi menghambat pemulihan korban.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Amatan NUKILAN.ID, Konferensi pers tersebut dihadiri oleh perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas itu menjadi simbol keseriusan mahasiswa dalam merespons krisis kebencanaan secara komprehensif.
Selain penggiringan narasi politik, mahasiswa juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bantuan.
“Kami menemukan gejala bahwa bantuan dan fasilitas negara tidak sepenuhnya berpihak pada korban, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ini sangat berbahaya bagi kepercayaan publik,” kata Ammar.
Mahasiswa turut mengkritik minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Kondisi ini memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang masih berjuang pulih.
“Ketiadaan kontrol harga di masa krisis bencana justru memperparah penderitaan masyarakat. Negara seharusnya hadir melindungi warga di saat-saat seperti ini,” tambahnya.
Sebagai solusi, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya agar Presiden membentuk Tim Khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan langsung Presiden, dan memiliki kewenangan kuat mengoordinasikan lintas kementerian serta lembaga.
Tim tersebut diharapkan mampu mengawasi distribusi bantuan secara transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.
Menutup pernyataan, mahasiswa mengajak seluruh elemen bangsa mengembalikan penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.
“Bencana tidak boleh menjadi panggung kepentingan. Yang utama adalah korban, kemanusiaan, dan keadilan bagi masyarakat terdampak,” tegas Ammar. (XRQ)
Reporter: AKIL
