Nukilan.id – Rajif Fandi (12) anak penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kesehatan fisik sangat membutuhkan bantuan dan dukungan pemerintah untuk menjalani pengobatan/pemeriksaan medis.
Anak ke-2 putra dari pasangan Bapak Nasri Ramli (39) dan Ibu Syamsidar (30) ini bertempat tinggal di Krueng Seukeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Saat dikonfirmasi, Nasri Ramli mengatakan, anaknya mengalami gangguan kesehatan fisik sejak lahir yang keseharian menghabiskan waktunya di tempat tidur. Rajif tidak bisa menikmati masa bermainnya seperti teman-teman seusia lainnya disebabkan oleh keterbatasan fisik.
“Anak saya alami gangguan kesehatan fisik ini sejak lahir, dan sampai sekarang belum ada perkembangan,” kata Nasri.
Ia menyebutkan, pada tahun 2017-2018 dirinya telah berupaya dan berusaha untuk membawa anaknya berobat dan melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro Sigli dan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, tapi sampai saat ini kondisi anaknya juga tidak kunjung normal.
“Tahun 2017 sampai 2018 kami bawa berobat ke rumah sakit, tapi setelah itu tidak kita bawa lagi, karena terkendala biaya, kami hanya bekerja sebagai petani, jadi kalau ada panen cabai ada uang, kalau tidak ada ya kami ngutang untuk beli kebutuhan sehari-hari anak,” sebut Nasri yang keseharian bekerja sebagai petani itu.
Karena itu, Bapak tiga anak ini berharap dan memohon kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Aceh maupun Kementerian Sosial (Kemensos RI) untuk dapat membantu meringankan beban dalam pengobatan anaknya.
“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pengobatan anak. Selain itu, kami juga sangat butuh bantuan kursi roda untuk anak kami ini,” tuturnya.
Disisi lain, Nasri mengungkapkan bahwa, keluarganya pernah mendapatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Pidie pada tahun 2018 dan pencairan tahun 2019, dan itu hanya dapat 2 kali saja, selanjutnya tidak pernah mendapatkan lagi dana PKH tersebut, karena sudah diberhentikan kepesertaan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pemerintah setempat.
“Dan kami tidak tahu apa alasan mereka berhentikan dana PKH kami secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan, padahal saya sangat membutuhkannya, setidaknya bisa meringankan beban keluarga kami,” ungkap Nasri. []
