Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda akan dimulai pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jalan dengan skema kontrak Multiyears atau tahun jamak di Aceh tahun 2021 ini.
Dari 14 ruas jalan di pedalaman Aceh yang bernilai mencapai Rp2,4 triliun, termasuk diantaranya dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai proyek mencapai Rp300 Milyar lebih.
Adapun paket proyek terdiri dari Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti, peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen I), peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen II), dengan masing-masing nilai kontrak Rp.68.950.601.256,87, Rp.129.405.081.000,00, dan Rp 120.974.249.495,00, yang akan dikerjakan oleh tiga perusahaan Kontraktor yaitu PT. Pirimbilo Permai, PT. Wirataco Mitra Mulia, dan PT. Sapta Unggul.
“Masyarakat Aceh Selatan menyambut baik program pembangunan yang sempat menjadi polemik dan terancam urung beberapa waktu lalu itu. Jika proyek tersebut dilaksanakan tahun 2021 ini keterisoliran dan akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh singkil tersebut segera terwujud dan dapat mengatasi persoalan akses ekonomi,” ujar Ali Zamzami melalui pesan rilis yang diterima Nukilan.id, Selasa,(2/2).
Masyarakat harus bersyukur atas terealisasinya pembangunan ruas jalan tersebut. Tak hanya itu, selaku warga masyarakat dan semua pihak juga patut memberi atensi (perhatian) dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tergolong “Mega Proyek” terutama dalam hal Pengawasan.
Meski sebenarnya pemerintah sudah punya sistem dan instrument pengawasan melalui rekanan konsultan pengawas dalam tiga paket proyek tersebut hingga menelan biaya pengawasan mencapai Rp10 Milyar, yang masing-masing dilaksanakan oleh PT. Tacita Prima Utama, PT. Seecons, dan PT. Parama Karya Mandiri, dengan masing-masing Nilai Kontrak Rp2.003.663.200,00, Rp3.951.860.000,00 dan Rp3.900.464.205,00.
Menurut Zamzami, peran serta masyakat menjadi suatu keniscayaan, apalagi jika dilihat dari segi pelaksana dan pengawas yang berkontrak dalam proyek-proyek tidak ada satupun oleh perusahaan (pengusaha) lokal baik sebagai pelaksana maupun pengawas, semuanya perusahaan dari luar bahkan ada yang dari wilayah Indonesia timur (Sulawesi).
Perlunya pengawasan publik yang maksimal dalam pengerjaan proyek pembangunan ini mengingat pengalaman sebelumnya dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan trumon-buluh sema tahun lalu banyak masalah baik dalam hal kondusifitas maupun kualitas pengerjaan yang hingga menjadi persoalan yang menghebohkan.
“kedepan diharapkan tidak terjadi lagi hal yang sama dan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lancar, aman dan tepat waktu serta berkualitas tentunya,” tutup Zamzami. (Rls/Rj)
