NUKILAN.id | Indepth – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai ada indikasi upaya menutupi berbagai permasalahan dalam program tersebut yang kini menjadi sorotan publik.
Program MBG menuai banyak kritik setelah ditemukan sejumlah masalah dalam penyajiannya, seperti buah busuk, ayam mentah, hingga kasus keracunan massal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pangan yang disediakan bagi penerima manfaat program.
Pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa BGN harus bertanggung jawab penuh atas berbagai permasalahan yang terjadi. Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program ini.
“BGN adalah pengelola program makan siang bergizi yang harus berkoordinasi dengan BPOM. BPOM memiliki kewenangan dalam mengawasi pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan,” kata Timboel dikutip dari Inilah.com, Jumat (28/2/2025).
Sejumlah temuan mengenai penyimpangan dalam program MBG bermunculan di berbagai daerah. Di Surabaya, Ombudsman RI menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti buah melon busuk dan sayuran tidak segar di SMPN 13 Surabaya.
Di Waingapu, Sumba Timur, NTT, makanan yang disajikan dalam program ini ditemukan mengandung potongan daging ayam mentah, yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Sementara itu, di Takalar, Sulawesi Selatan, puluhan siswa di tiga sekolah dasar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang berisi nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa mengalami mual dan pusing usai menyantap makanan tersebut.
Di luar permasalahan kualitas makanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap dugaan pengurangan nilai anggaran dalam program ini. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 hanya diberikan dengan nilai Rp8.000.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Setyo mengingatkan agar mekanisme distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menimbulkan potensi penyimpangan di tingkat daerah.
Ia menjelaskan bahwa hasil temuan terkait distribusi dana ini telah disampaikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera ditindaklanjuti. Dadan, kata Setyo, memberikan respons positif terhadap laporan tersebut.
Menanggapi hal ini, Dadan menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan informasi mengenai perbedaan pagu bahan baku sejak awal program berjalan.
“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000. Anak lainnya Rp10.000,” ujar Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).
Sementara itu, pihak Istana juga merespons temuan awal yang disampaikan KPK. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Dominasi Produk Mayora dalam Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyesuaikan menu yang disediakan selama bulan Ramadan dengan makanan yang dapat dibawa pulang oleh siswa. Beberapa di antaranya adalah kurma, telur rebus, dan biskuit. Menariknya, produk Mayora tampak mendominasi dalam kategori makanan instan yang disediakan.
Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyoroti keterlibatan korporasi besar dalam program MBG. Dikutip dari Liputan7.id, ia menilai jika program ini lebih banyak menggandeng perusahaan besar seperti Mayora, maka perlu dicurigai motif di baliknya.
“Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN,” ujar Sebastian pada Senin (10/3/2025).
Sebastian mengingatkan bahwa selain bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, program MBG juga ditujukan untuk memberdayakan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan UMKM.
“Sebab, jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tak bisa bersaing dengan korporasi yang memiliki segala-galanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai dominasi korporasi besar bisa jadi merupakan upaya jalan pintas akibat kegagalan BGN dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Jangan sampai pelibatan korporasi besar, karena kegagalan BGN mencapai target pembentukan SPPG sehingga memilih jalan pintas dan jalan yang paling mudah,” tambahnya.
Sebastian pun menegaskan bahwa kinerja BGN harus segera dievaluasi agar dana negara tidak diselewengkan. Menurutnya, BGN perlu menjelaskan alasan di balik kerja sama dengan perusahaan besar seperti Mayora.
“BGN harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Mengingat anggaran program MBG sangat besar, maka pengelolaannya harus lebih berhati-hati dan transparan. Selain itu, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo. Jika pengelolaannya amburadul, maka presiden akan dipermalukan bahkan dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Terkait dugaan adanya praktik rente dalam dominasi produk Mayora, Sebastian menilai bahwa setiap pihak yang terlibat dalam program MBG tentu memiliki kepentingan bisnis.
“Jika tidak ada keuntungan pasti, tidak ada yang mau mengerjakannya. Persoalannya jika dikerjakan oleh korporasi besar, maka UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi,” pungkasnya.
Desakan Kepala BGN untuk Dicopot
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Desakan ini muncul setelah KAMAKSI menyoroti dugaan praktik rente dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait dominasi produk Mayora selama Ramadan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai bahwa program MBG seharusnya melibatkan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar turut mendorong perekonomian rakyat. Namun, menurutnya, keterlibatan Mayora yang dominan menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pengadaan produk MBG.
“Seharusnya produk MBG di Ramadan ini melibatkan produk UMKM, hal tersebut juga bisa menstimulus perekonomian rakyat khususnya para pelaku UMKM. KAMAKSI menduga ada yang janggal atas dominasi produk Mayora di MBG. KPK perlu mendalami dugaan praktik rente atas dominasi Mayora di MBG, jangan sampai menjadi bancakan oknum tertentu,” tegas Joko Priyoski.
Lebih lanjut, KAMAKSI menilai bahwa program MBG yang dikerjakan oleh korporasi besar berisiko mengesampingkan peran UMKM. Jika keuntungan hanya menumpuk di satu perusahaan besar, maka UMKM tidak akan mendapatkan bagian dalam program ini.
Sekretaris Jenderal KAMAKSI, Sutisna, mengingatkan bahwa potensi praktik rente dalam pengadaan barang sering kali berujung pada dugaan suap dan korupsi. Menurutnya, program MBG yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat harus bebas dari kepentingan tertentu.
“Pembentukan Badan Gizi Nasional dan program MBG adalah cita-cita mulia Presiden Prabowo untuk memakmurkan rakyat sesuai amanat Konstitusi. Jangan sampai ada oknum di BGN yang diduga ‘bermain’ dalam program MBG,” ujar Sutisna.
Ia pun mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala BGN. “Saatnya Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana karena kinerjanya amburadul dan tidak selaras dengan program Presiden,” imbuhnya.
ICW Desak BGN Evaluasi Program MBG
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dalam program tersebut, sementara akses informasi mengenai pelaksanaannya tertutup bagi publik.
Peneliti ICW Bidang Akademi Antikorupsi, Dewi Anggraeni, menyoroti adanya sejumlah persoalan dalam implementasi MBG yang diduga sengaja tidak diungkap oleh BGN.
“Menilai program MBG cacat dari sektor anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, segala informasi mengenai program MBG tertutup untuk publik,” kata Dewi dikutip dari Inilah.com, Minggu (9/3/2025).
Menurut ICW, salah satu permasalahan utama dalam program MBG adalah ketiadaan kebijakan yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya secara menyeluruh. Produk kebijakan yang ada dinilai hanya mengakomodasi kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto.
Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang menetapkan BGN sebagai koordinator pelaksanaan MBG, program ini langsung dijalankan dalam waktu empat bulan di seluruh Indonesia. Namun, ICW menilai pelaksanaannya dilakukan dengan tergesa-gesa, minim transparansi, dan kurang melibatkan pemangku kepentingan serta masyarakat.
Selain itu, ICW juga menyoroti adanya indikasi pemotongan anggaran negara untuk membiayai program MBG serta program lain yang menjadi prioritas pemerintah. Larangan publikasi mengenai program ini semakin memperbesar potensi terjadinya praktik korupsi. (XRQ)
Reporter: Akil
