NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS), Dr. Laus D.C. Rumayom, menyampaikan pandangannya terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sagoe TV. Diskusi ini membahas problematika Otsus dari Papua hingga Aceh.
Dalam paparannya, Dr. Laus menyoroti kelemahan birokrasi dalam memahami filosofi di balik undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Otsus. Ia menegaskan bahwa kebijakan Otsus seharusnya tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga memprioritaskan aspek kemanusiaan.
“Hampir sebagian besar birokrat di Indonesia tidak memahami undang-undang Otsus secara baik, terutama dalam konteks filosofi mengapa undang-undang itu ada,” ujarnya dikutip dari Sagoe Tv, Kamis (12/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah dengan status khusus seperti Papua dan Aceh memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain.
“Kalau dalam manajemen rumah sakit, Papua dan Aceh ini seperti di antara hidup dan mati. Kebijakannya harus dipantau terus, tidak bisa ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.
Dr. Laus juga menyinggung risiko yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan masif tanpa kesiapan sumber daya manusia. Ia menyebut hal ini sebagai ancaman yang bisa mengarah pada “creeping genocide,” yaitu situasi di mana masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri akibat keterbatasan keterampilan atau low skills.
“Sekarang kita melihat ada jalan, jembatan, dan fasilitas. Namun, tanpa persiapan masyarakat, pembangunan ini bisa menjadi bumerang,” tuturnya.
Sebagai solusi, Dr. Laus menekankan pentingnya menjadikan kebijakan Otsus berorientasi pada manusia (human-oriented). Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat, bukan justru membuat mereka terpinggirkan.
Diskusi ini memancing perhatian publik karena menggambarkan tantangan besar dalam pelaksanaan Otsus. Masukan Dr. Laus dapat menjadi refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk meninjau ulang strategi pelaksanaan Otsus di Papua dan Aceh, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah
