NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Sekretaris Jenderal PRM, Rivaldi, kepada Nukilan.id menilai penggunaan dana tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih sulit. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pemborosan anggaran publik yang semestinya bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak.
“Ketika rakyat berjuang bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pengangguran meningkat, dan daya beli menurun, para elit justru mempercantik rumah dinasnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol nyata betapa kekuasaan telah kehilangan empati,” tegas Rivaldi, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, setiap rupiah dari uang rakyat seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar fasilitas kenyamanan bagi pejabat.
“Rehabilitasi rumah dinas senilai miliaran rupiah di tengah krisis ekonomi rakyat adalah bentuk ironi di atas penderitaan publik. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa menelan air ludah di balik beringasnya kekuasaan yang lupa asalnya: dari rakyat,” lanjutnya.
Menurut PRM, kebijakan tersebut menyalahi prioritas pembangunan Aceh. Dengan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatera dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang belum optimal, seharusnya anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta layanan kesehatan.
“Berapa banyak mahasiswa di Aceh hari ini yang terancam putus kuliah karena tak mampu membayar UKT? Berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena minimnya fasilitas? Di situlah seharusnya uang rakyat hadir, bukan di dinding mewah rumah dinas pejabat,” ujarnya.
Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen pada keadilan sosial, PRM menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak akan diam. Mahasiswa adalah suara moral bangsa. Kami berdiri untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan politik. Rumah dinas boleh megah, tapi jangan biarkan nurani publik runtuh bersamanya,” tutup Rivaldi.
Reporter: Akil
