NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut berulang kali mempertanyakan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua dan Aceh. Meski setiap tahun anggaran digelontorkan, hasil yang dirasakan masyarakat dinilai belum nyata.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).
“Karena concern atau kepedulian dan perhatian mengenai otonomi khusus, itu bapak presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun apakah nggak ada evaluasi? Di satu sisi dananya setiap tahun ada, tapi di sisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata,” kata Sri Mulyani.
Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana Otsus perlu segera dilakukan. Apalagi pada 2026, anggaran Otsus ditetapkan sebesar Rp 13,11 triliun, lebih kecil dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp 17,52 triliun.
Sri Mulyani menegaskan, dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Papua dan Aceh. Sementara itu, pembangunan fisik seperti jembatan dan jalan tidak sepenuhnya bersumber dari Dana Otsus, melainkan dikombinasikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) serta belanja kementerian/lembaga.
“Untuk 2026 Dana Otsus yang Rp 13,1 triliun itu tidak termasuk yang akan diefisienkan, meskipun kita tentu akan terus dari sisi APBN kan merupakan suatu instrumen yang terus-menerus terekspos dengan situasi yang terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, penyaluran Dana Otsus juga menghadapi kendala di lapangan. Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Rudy Tirtayana, mengungkapkan penyerapan Dana Otsus Papua Selatan pada tahun ini berjalan lambat.
“Sarat salur tidak dihapus, tetapi disederhanakan, itu yang membuat penyerapan Dana Otsus mengalami perlambatan,” kata Rudy.
Editor: AKil
