NUKILAN.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membangun rumah subsidi bagi pekerja informal, seperti tukang bakso dan pedagang sayur. Langkah ini menjadi bagian dari program perumahan yang menargetkan kelompok masyarakat tanpa penghasilan tetap, namun memiliki usaha mandiri.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa instruksi tersebut bertujuan memastikan akses terhadap kepemilikan rumah tidak hanya bagi mereka yang memiliki slip gaji, tetapi juga bagi pelaku usaha kecil yang berpenghasilan.
“Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan,” ungkap Ara kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).
Saat ini, pemerintah masih membahas skema subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan hingga Rp7 juta per bulan. Pembahasan tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan program ini tepat sasaran.
“Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas,” kata Ara.
25 Ribu Rumah Subsidi Siap Disalurkan
Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyerahkan 25 ribu rumah subsidi bagi pekerja informal pada April 2025. Program ini ditujukan untuk mereka yang tidak memiliki slip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi dinilai mampu memiliki rumah.
“Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April,” ungkap Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), seperti dikutip dari Antara.
Penyerahan rumah tersebut direncanakan berlangsung secara serentak pada 25 April 2025 di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 1.000 unit akan diserahkan secara simbolis, sementara total 29 ribu unit rumah disiapkan untuk didistribusikan secara bertahap.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kelas menengah bawah, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan perumahan akibat tidak memiliki penghasilan tetap.
Editor: AKil
