NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi menaikkan status penanganan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Simeulue ke tahap penyidikan.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp6,6 miliar dan bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dialokasikan dalam APBK Simeulue tahun anggaran 2023. Kegiatan proyek dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Simeulue.
Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Zulhir Destrian, mengatakan bahwa penyidikan dilakukan setelah adanya gelar perkara dan ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi.
“Peningkatan status penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan diputuskan dalam menggelar perkara setelah ditemukan bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut,” kata Zulhir di Banda Aceh, Rabu (16/7/2025).
Proyek yang disorot adalah peningkatan Jalan Simpang Air Dingin–Labuhan Bajau di Kabupaten Simeulue, yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu 2023 hingga 2024.
Zulhir menjelaskan bahwa proyek tersebut secara kontrak seharusnya dikerjakan oleh CV RPJ. Namun, pada kenyataannya, pekerjaan dilakukan oleh pihak lain yang tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
Selain itu, hasil penyelidikan mengungkap adanya ketidaksesuaian tenaga manajerial proyek dengan yang tercantum dalam kontrak. Ketidaksesuaian ini diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas, namun tidak ada tindakan pemutusan kontrak.
Tidak hanya pelanggaran administrasi, hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe juga menemukan bahwa pekerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengalami kekurangan volume.
Atas temuan tersebut, penyidik menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa dan meminta keterangan 31 orang pihak terkait. Penyidik terus bekerja menemukan bukti awal guna menetapkan pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai tersangka,” pungkas Zulhir.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
Editor: AKil
